KOPERASI, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA: 40% KUD TAK LAGI BEROPERASI

Sun Jul 16, 2006

Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) menyatakan sekurang-kurangnya 40% dari 9.000 KUD yang menjadi anggotanya tidak lagi beroperasi, sejak pencabutan hak penyaluran pupuk dan pengadaan pangan pasca reformasi 1998.

Koperasi-koperasi tersebut sampai kini masih kesulitan bangkit kembali akibat keterbasan sumber daya pengelola, hambatan akses pasar, kekurangan modal, hingga lilitan utang.

Pada bagian lain, pemerintah juga mencabut keberpihakannya dan menuntut KUD bekerja secara profesional dan mandiri.

"Dulu kalau Orde Baru memberi fasilitas pada KUD, itu memang berarti pemerintah punya program yang baik, karena koperasi itu adalah organisasi yang beranggotakan rakyat yang kebanyakan petani," ujar Ketua Umum Inkud Herman Y.L. Wutun kepada Bisnis, kemarin.

Sebagai organisasi rakyat memang sepantasnya pemerintah memerhatikan keberlangsungan KUD. "Bukan masalah anak emas atau bukan anak emas."

Sebelumnya, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggagas penyaluran distribusi pupuk bersubsidi dengan sistem distribusi tertutup melalui koperasi. Namun, upaya tersebut gagal kendati sekitar 600 koperasi telah diseleksi sebagai calon penyalur pupuk langsung ke petani.

Inkud menuntut pemerintah untuk kembali memberikan hak distribusi pupuk dan penyaluran pangan pada KUD. Di samping itu, juga membantu mencarikan modal.

Herman percaya pemerintah akan memerhatikan masalah ini menyusul pencanangan revitalisasi KUD yang dilakukan Mennegkop dan UKM di Surabaya, 28 Juni 2006.

Meski berharap pemerintah turun tangan, Inkud sendiri akan mempercepat revitalisasi 9.000 KUD dengan menggandeng investor lokal maupun asing. "Kami memerlukan modal untuk merevitalisasi KUD."

Tanpa bersedia menyebutkan investor yang digandeng, Herman mengatakan Inkud telah berhasil menjalin lebih dari satu mitra kerja.

Menurut Herman, revitalisasi KUD mendesak dilakukan karena koperasi itu melibatkan banyak anggota. Dari 9.000 KUD mengayomi 70 juta jiwa atau dari 13,4 juta kepala keluarga.

Untuk kembali meningkatkan kinerja anggotanya, Inkud akan menciptakan bisnis inti yang disesuaikan potensi daerah masing-masing KUD, terutama bidang pertanian, perkebunan, perikanan, simpan pinjam, peternakan, dan pertambangan.

Sementara itu, Kemenkop tengah menyiapkan revitalisasi KUD serta mencari penyelesaian tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) senilai Rp5,7 triliun.

Kalangan KUD mendesak BI mencabut status KUD dari daftar hitam terkait penyelesaian kredit macet KUT Rp5,7 triliun. (

linda.silitonga@bisnis.co.id )

Oleh Linda T. Silitonga
Bisnis Indonesia

SELAMAT DATANG PARA SAHABATKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Blog ini diperuntukan bagi para sahabatku yang memiliki visi dan misi yang sama yaitu menjadikan KOPERASI SEBAGAI SOLUSI KEMISKINAN di tanah air Indonesia tercinta. " Bank Dunia memperkirakan, angka kemiskinan pada 2008 dan 2009 akan terus turun meski pertumbuhan ekonomi melambat tajam. Kepala Ekonom Bank Dunia di Indonesia William E Wallace di Jakarta, Rabu [10/12] mengatakan, pihaknya memperkirakan pada 2008 angka kemiskinan menjadi 15,4 persen atau 33,8 juta jiwa (bila penduduk 220 juta jiwa) bila pertumbuhan ekonomi di akhir tahun mencapai 6,1 persen. Jumlah itu lebih rendah 1,2 persen dibandingkan pada 2007 yang mencapai 16,6 persen. Pada 2009, penduduk miskin terus menurun menjadi 13,8 persen bila pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4 persen. “Namun bila memakai skenario pertumbuhan ekonomi terburuk yaitu 4,1 persen maka penduduk miskin sekitar 13,9 dari total populasi,” katanya. Menurut dia, akibat dari krisis yang menerpa pada 2009, membuat peningkatan kesejahteraan terhambat, sehingga sekitar 1,6 juta jiwa penduduk miskin yang seharusnya dapat dientaskan harus tetap berada dalam kemiskinan. “Artinya bila pertumbuhan ekonomi 2009 bisa mencapai 6,0 persen maka penduduk miskin Indonesia sebesar 13,satu persen,” katanya. Ia mengungkapkan, penduduk miskin yang tak terentaskan akan lebih tinggi lagi bila harga komoditas dan pangan tidak mengalami penurunan. “Penurunan harga pangan membantu dalam mengentaskan kemiskinan, bila tidak angka kemiskinan akan bertambah,” katanya. ( ant )" Dengan demikian, saya berpendapat bahwa Koperasi sebagai sebuah Gerakan Ekonomi Rakyat dapat diperankan sebagai mitra strategis pemerintah dan para pihak untuk memacu percepatan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Mengapa Koperasi dan bukan yang lain? Karena Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang rata-rata lemah ekonominya, berpenghasilan relatif rendah, tetapi dapat disinergikan melalui usaha bersama untuk meningkatkan penghasilan anggotanya.Hal ini ibarat menyatukan lidi-lidi yang sangat lemah menjadi sebuah sapu lidi yang memiliki kekuatan yang besar. Koperasi pada dasarnya adalah MEMBELI, bersama-sama untuk mendapatkan harga yang lebih rendah, dan MENJUAL bersama-sama untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, serta mengusahakan PERMODALAN bersama-sama untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah. Untuk itu, setelah anda mengunjungi blog ini, marilah kita bergandengan tangan untuk menjadikan Koperasi sebagai sokoh guru ekonomi rakyat guna mengentaskan rakyat dari kemiskinan. DIRGAHAYU KOPERASI INDONESIA. Jakarta, 29 Desember 2008.