PETRONELA PENI SANGA: LULUSAN TERBAIK STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA

Wednesday, December 17, 2008

IA tak pernah membayangkan menjadi wisudawati terbaik pada Wisuda Sarjana dan Diploma Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat (STIKes) Mitra Ria Husada di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia (TMII) Jakarta, Kamis (4/12/2008) lalu.

Menurut Petronela Peni Sanga, AMK, SKM, ia tak pernah menyangka ditetapkan sebagai wisudawati terbaik pertama di Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat STIKes Mitra Ria Husada Jakarta. Namun, setelah berlangsung gladi bersih kabar itu baru diterimanya. Karena itu, sang suami, Drs. Herman YL Wutun, MBA, tak diberi tahu. Baru semalam sebelum wisuda ia meneruskan kabar menggembirakan itu kepada suami dan anak-anaknya.

"Bagi saya, prestasi ini merupakan buah kerja keras serta doa suami dan anak-anak tercinta. Saya bangga bisa mengangkat nama baik Rumah Sakit Umum (RSU) WZ Yohannes-Kupang, tempat saya bekerja sebagai perawat. Juga nama baik almamater," ujar Ibu Nela, sapaan akrab Petronela ketika dihubungi Pos Kupang melalui handphone, Selasa (16/12/2008).

Sesungguhnya, Ibu Nela adalah perawat yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di RSU Prof. Dr. WZ Yohannes-Kupang. Namun, karena ia mengikuti suami yang bertugas sebagai Ketua Umum Induk KUD di Jakarta, maka perawat kelahiran Kolimasang, Adonara, Flores Timur, 25 November 1959, ini meminta izin atasannya untuk melanjutkan kuliah strata satu (S-1).

"Saya berpikir, lebih baik saya mengisi waktu saya selama di Jakarta dengan kuliah. Daripada bekerja dan mengganggu tugas suami dan anak-anak," cerita Ibu Nela.

Pilihan ini diakuinya cocok. Pasalnya, jika mau tetap bekerja sebagai perawat, tentu akan ditempatkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan tempat domisili suaminya. Walaupun disadari bahwa meneruskan kuliah S-1 tak akan berpengaruh pada kenaikan pangkatnya, namun ia memilih kuliah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

"Tahun 2006 saya minta izin kepada direktris untuk kuliah dengan biaya sendiri. Jadi, saya minta izin langsung kepada Direktris RSU Kupang, dr. Yovita Anike Mitak, MPH. Saat itu ibu direktris langsung mengiyakan dan saya langsung melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan" cerita Ibu Nela.

Ilmu Sangat Penting

Bagi Ibu Nela, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bekal masa depan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ia tak mau menyia-nyiakan waktu untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mawar Wutun, putri sulungnya, kini tercatat sebagai mahasiswa semester terakhir pada Program Pascasarjana Universitas Trisakti Jakarta. Anak kedua, Rose Wutun, kuliah pada Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Trisakti Jakarta. Anak ketiga, Pedro Wutun, sekolah di sebuah SMA di Kupang dan si bungsu, Mathilda Wutun, sekolah di sebuah SMP di Jakarta.

"Motivasi saya kuliah karena ingin menambah pengetahuan. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini mau tidak mau menuntut kita untuk terus belajar. Ya, belajar seumur hidup," kata Nela, anak ketiga dari sepuluh bersaudara buah kasih Philipus Ola Padji dan Maria Liwat Tena.

Ada pengalaman baru selama kuliah. Misalnya, kalau saat bekerja masih gagap teknologi alias gaptek, maka dengan sendirinya ia bisa tahu banyak selama kuliah. Misalnya, bagaimana mengakses internet. "Banyak data dengan mudah kita akses dari internet. Bahan untuk penulisan skripsi banyak saya ambil dari internet," ujar Ibu Nela bangga.

Hal itulah yang tentu menopang kuliah Ibu Nela hingga memperoleh prestasi akademik yang membanggakan. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Buchari Lapau, dr. MPH, yang juga Ketua STIKes Mitra Ria Husada, Ibu Nela menulis skripsi dengan judul, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyakit Diabetes Melitus."

Ibu Nela akhirnya meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,46.

Pada wisuda sarjana dan diploma STIKes Mitra Ria Husada di Sasono Langen Budoyo TMII Jakarta, ia akhirnya ditetapkan sebagai Wisudawati Terbaik I Program S-1 Kesehatan Masyarakat. Ibu Nela mendapat piagam penghargaan dan uang tunai Rp 1 juta yang diserahkan langsung Ketua STIKes Prof. Dr. Buchari Lapau, dr. MPH. Nilai dua penghargaan terakhir memang tak seberapa. Namun "nilai" yang dipetik dari perjuangan ini adalah kerja keras dan keteladanan. Proficiat! (pol)

Ket. Foto: Petronela Peni Sanga didampingi suami, Herman Wutun dan anak-anaknya (dari kiri: Mathilda Wutun, Mawar, Pedro, dan Rose Wutun) di rumah mereka, kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur.
Sumber: POS KUPANG, 17/12 2009. Foto: dok. keluarga

REFLEKSI DI UJUNG TAHUN 2008

KEMAKMURAN ITU TIDAK DAPAT TERWUJUD

DI MASA DEPAN

Jika Anda menghargai, mengakui dan menerima sepenuhnya realitas masa kini Anda, dimana pun Anda berada, siapa pun Anda, apapun yang sedang Anda kerjakan pada saat sekarang ini, jika Anda menghargai sepenuhnya apa yang Anda peroleh, Anda dapat bersyukur atas apa yang Anda peroleh, bersyukur atas apa yang ada, bersyukur atas keberadaan. Bersyukur atas saat sekarang, dan kelimpahan hidup sekarang merupakan kesejahteraan yang sebenarnya. Kesejahteraan itu tidak akan ada di masa depan. Kemudian, pada saatnya nanti kesejahteraan mewujudkan diri bagi Anda dengan berbagai cara.

Jika Anda merasa tidak puas dengan apa yang Anda peroleh, atau bahkan merasa frustrasi dan marah atau mengeluh tentang kekurangan Anda pada saat sekarang, hal itu mungkin bisa memotivasi Anda untuk menjadi orang kaya. Namun, kalaupun Anda berhasil memperoleh uang jutaan RUPIAH, Anda akan terus mengalami kondisi batin yang serba kekurangan, dan jauh di dalam hati Anda terus-menerus merasa belum cukup. Bisa saja Anda mendapat pengalaman yang menggairahkan dengan apa saja yang dapat Anda beli dengan uang, tetapi semua itu hanya datang dan pergi dan selalu meninggalkan Anda dengan perasaan kosong serta kebutuhan kepuasan fisik atau psikologis berikutnya. Anda tidak akan tinggal bersama KEBERADAAN dan meraskan kelimpahan hidup sekarang yang merupakan satu-satunya kesejahteraan sejati.TERIMAKASIH TAHUN 2008 & SELAMAT DATANG TAHUN 2009

Jakarta, 31/12 ‘08

KABUPATEN KUPANG PELOPOR PROPINSI KOPERASI

Spirit NTT, 24-30 November 2008, Laporan Hermina Pello

KUPANG, SPIRIT--Wakil Ketua Bidang Usaha Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah (Dekopinwil) NTT, Cyrillus Bau Engo, mengharapkan Kabupaten Kupang menjadi pelopor dalam mendukung program Pemerintah Propinsi NTT menjadikan daerah ini sebagai propinsi koperasi di Indonesia. Melalui koperasi, Kabupaten Kupang berhasil memberdayakan masyarakat.

"Pemerintah propinsi di bawah Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, M.Si, telah mencanangkan NTT menjadi propinsi koperasi dan Kabupaten Kupang telah mendapat penghargaan dalam kaitannya dengan pemberdayaan rakyat. Karena itu, Kabupaten Kupang diharapkan bisa menjadi pelopor kabupaten koperasi yang pertama di NTT. Saya yakin Kabupaten Kupang mampu melaksanakan hal itu," kata Bau Engo pada acara pembukaan Musyawarah Daerah Dekopin Daerah Kabupaten Kupang, di Kantor Dekopinwil NTT, Jumat (21/11/2008).

Sementara Asisten II Setkab Kupang, KS Isliko mewakili Bupati Kupang, Drs, IA Medah, mengungkapkan, di Kabupaten Kupang, terdapat 137 kopersi, dimana 92 koperasi telah masuk dalam Dekopinda, dan sisanya belum. "Sangat diharapkan agar dengan pembinaan yang memadai, kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang ada saat ini, dapat menjadi cikal bakal dibentuknya kabupaten koperasi di NTT," ujarnya.

Berdasarkan data, lanjut dia, dari 137 koperasi yang ada saat ini, 18 diantaranya adalah koperasi unit desa (KUD), 18 koperasi pegawai negeri, 59 koperasi serba usaha, 13 Koperasi Pertanian, 4 Koperasi kredit, 5 koperasi karyawan, satu koperasi nelayan, satu koperasi pasar dan 11 koperasi ternak.

"Masih banyak koperasi yang belum masuk menjadi anggota dekopin. Karena itu untuk pengurus dekopin yang akan terpilih nanti, kami harapkan bisa melakukan sosialiasi kepada koperasi agar mereka memahami tentang pentingnya bergabung dalam Dekopin," katanya.

Bau Engo mengatakan, apa yang telah dilakukan selama ini, berdampak bagi kemajuan kelembagaan dan bisnis koperasi. Karena itu pimpinan Dekopinda mengharapkan agar pengurus koperasi dan pimpinan dekopin daearh dapat mengembangkan kinerja masing-masing.

"Apa yang sudah kita lakukan baik untuk penataan kelembagaan, pengembangan SDM maupun pengembangan jaringan usaha koperasi, tidak sampai pada kata cukup, karena pembangunan perkoperasian adalah pembangunan yang sifatnya long life atau sepanjang waktu," tuturnya.*

PUSKUD NTT GANDENG NCBA UBAH PENGGEMUKAN SAPI MENJADI PEMBIBITAN

Jum'at, 20 April 2007 22:13

Kapanlagi.com - Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) bekerjasama dengan National Cooperative Business Association (NBCA) mulai tahun 2007, mengubah pola bantuan ternak untuk petani di NTT dari penggemukan menjadi pembibitan.

"Mulai tahun 2007 ini, kita mengubah pola bantuan yang selama ini kita terapkan dari penggemukan menjadi pembibitan. Jadi kita akan siapkan sapi betina untuk petani peternak," kata Ketua Puskud NTT, Herman YL. Wutun, di Kupang, Jumat.

Untuk tahap pertama ini, Puskud NTT bekerjasama dengan NBCA akan mendatangkan 300 ekor bibit ternak sapi untuk didistribusikan kepada para petani ternak di Pulau Timor, katanya.

Selain mengubah pola bantuan, pola pemeliharaan juga akan diubah dari per kepala keluarga (KK) menjadi kelompok usaha bersama dengan menggunakan sistem kloning (kandang bersama).

Sistem ini akan memudahkan pengawasan, sekaligus memotivasi petani berlomba-lomba memelihara ternak yang diberikan, kata Herman Wutun.

Direktur Utama Puskud NTT, Beny Subagiyo, SE mengatakan, Puskud NTT telah menjalin hubungan kerjasama dengan NBCA sejak tahun 2002 untuk mengembangkan ternak sapi di pulau Timor bagian barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jumlah ternak sapi bakalan yang diserahkan kepada 183 kelompok tani sejak 2002 mencapai 17.527 ekor atau rata-rata kepala keluarga (KK) menerima dua sampai tiga ekor.

"Jangkauan pelayanan kita di lima kabupaten di pulau Timor, meliputi 26 kecamatan yang tersebar pada 75 desa/kelurahan, dengan jumlah anggota sebanyak 6.231 KK," katanya.

Syarat bagi petani penerima adalah harus memiliki lahan makanan ternak yang memadai, membuat kandang beratap daun dan lantai semen atau kulit papan, harus menjadi anggota kelompok tani dan setelah menjual sapi harus bersedia menjadi anggota kelompok koperasi ternak potong (Kopnak).

Dia menjelaskan, jumlah sapi hasil penggemukan yang telah dijual sampai dengan akhir 2006 sebanyak 10.245 ekor dengan kontribusi pendapatan rill kepada para petani dari bagi hasil keuntungan 70 persen berjumlah Rp11 miliar lebih atau rata-rata per ekor sapi sejumlah Rp1,083 juta.

• Artinya, perolehan para petani rata-rata per ekor lebih dari Rp1 juta dengan masa pemeliharaan 8-10 bulan dibandingkan dengan pendapat mereka sebelum kerjasama dengan Puskud NTT berkisar antara Rp350-500 ribu per ekor dengan masa pemeliharaan dua sampai tiga tahun.

Selain itu, memberi hasil maksimal pada para petani, adanya kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak Rp260.965.000, yang terdiri atas untuk desa Rp12,514.500, retribusi untuk kabupaten 140.878.000 dan untuk jasa Karantina Rp107.572.500, katanya.

Saat ini kata dia, jumlah sapi yang masih dipelihara petani pada posisi 31 Desember 2006 sebanyak 6.691 ekor dengan harga rata-rata Rp2.000.000 per ekor sehingga jumlah investasi kurang lebih Rp13,4 miliar. (*/rsd)

KOPERASI DI NTT PERLU DIREVITALISASI

Atambua, NTT Online – Pemerintah bersama pelaku dunia usaha bersepakat melakukan revitalisasi terhadap koperasi, baik secara nasional maupun secara regional. Untuk Propinsi NTT revitalisasi koperasi sudah mulai digalakkan sejak tahun 2000 lalu, dan diharapkan ke depan program revitalisasi ini semakin ditingkatkan sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah dikurangi.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Koperasi Wilayah Propinsi NTT, Herman YL Wutun, pada penutupan HUT ke-60 Koperasi tingkat Propinsi NTT di Atambua, pekan lalu. Kegiatan ini ditutup Pelaksana Tugas (Plt) Sekda NTT, Partini Hardjokusumo, S.H, dihadri Wakil Bupati Belu, drg. Gregorius Mau Bili, Sekab Belu, Drs. JT Ose Luan, Kapolres Belu, AKBP Drs. Mulyadi Kaharni, M.Si, dan undangan lainnya.

Herman Wutun menilai kegiatan HUT Koperasi yang dilaksanakan setiap tahun bukan ajang hura - hura, tapi ajang refleksi sudah sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap gerakan koperasi.

Selama masa Orde Baru, demikian Herman Wutun, koperasi di Indonesia mengalami kemajuan cukup besar. Hal ini karena tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi. Hampir setiap tahun bantuan mengalir sangat besar untuk kemajuan koperasi (KUD). Namun pada zaman reformasi, laju pertumbuhan koperasi semakin melemah karena pemerintah tidak lagi memberikan ruang dalam memberikan bantuan permodalan.

Banyak koperasi akhirnya mandek di tengah jalan. Melihat realitas ini, kata Herman Wutun, maka pemerintah mulai membuat isu strategis revitalisasi koperasi. Hal ini dimaksudkan agar koperasi yang dulunya jaya bisa dihidupkan kembali.

“Kita sudah mulai menggalakan itu sejak tahun 2000 lalu. Dan hasilnya banyak koperasi yang sudah berkembang maju tidak perlu berharap dari bantuan pemerintah. Ini merupakan sesuatu yang positif sehingga kita berharap kedepan semangat berkoperasi terus tumbuh dan berkembang di NTT ini,” katanya.

Menurut dia, untuk mendukung majunya koperasi, seluruh pengurus dan anggota bisa memanfaatkan potensi lokal yang ada. Ada begitu banyak potensi lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dimaksudkan agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah semakin dikurangi dan pengurus koperasi lebih mengembangkan semangat kemandirian.

Wabup Belu, Gregorius Mau Bili atas nama pemerintah dan masyarakat Belu menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Propinsi NTT yang menunjuk Belu sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT Koperasi tingkat propinsi. Dia menilai kegiatan ini sebagai ajang memotivasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang koperasi. Ke depan, kata Mau Bili, pihaknya akantetap berusaha agar harapan untuk merevitalisasi dunia perkoperasian terwujud secara baik.

Plt Sekda NTT, Partini Hardjokusumo, S.H, saat membacakan sambutan tertulis Menteri Koperasi dan UKM menekankan pada setiap unit usaha koperasi untuk terus menciptakan terobosan sehingga usaha koperasi tidak mati. Harus dipikirkan soal modal usaha, SDM dan jalinan usaha. Selain itu, perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pada kesempatan itu diumumkan hasil lomba koperasi berprestasi tingkat propinsi dan lomba cerdas cermat koperasi. Untuk koperasi berprestasi, juara I-III diraih Koperasi Antara Lewoleba, Lembata, Koperasi simpan pinjam Kopdit Pintu Air, Nita, Kabupaten Sikka, dan Kopdit Remaja Hokeng, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur. Lomba cerdas cermat koperasi juara I-II diraih SMAK Frateran Podor-Larantuka, Flores Timur, SMAK Kefamenanu, dan SMAK Surya Atambua.pk

Herman YL Wutun, Bekerja Sesuai Talenta

Wednesday, August 1, 2007

Herman YL Wutun, Bekerja Sesuai Talenta

Meraih posisi teratas dalam Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) diakui merupakan rekayasa Ilahi. Lewat Inkud ia bertekad menjadi garam dan terang.

HERMAN Wutun mempunyai tugas berat memimpin Induk Koperasi Unit Desa (Inkud). Maklum saja. Pria bernama lengkap Herman Yosef Loli Wutun dipercaya menjadi Ketua Umum Induk KUD (Inkud). Ya, tugas memimpin Induk KUD itu berat karena Herman Wutun dipilih secara aklamasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 30 September 2005 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat di saat kepercayaan terhadap Inkud menipis. Pemilihan ini berlangsung lancar setelah sempat Herman Wutun menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Inkud menyusul Ketua Umum Inkud sebelumnya, H. Nurdin Halid, diterpa masalah hukum. Nah, pria kelahiran Desa Uruor, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, NTT 8 Juli 1954 ini dituntut untuk membangun kembali image Inkud yang terlanjur menurun.

Hal ini beralasan karena sebelumnya, keadaan Inkud memprihatinkan. Misalnya, roda bisnis yang nyaris tak bergerak lagi. Juga kepercayaan anggota dan mitra bisnis yang terus menipis saat itu. Nah, semua itu harus dikembalikan Herman Wutun selama masa kepemimpinannya, 2005 – 2008. “Saya tidak mau melihat Inkud hancur. Lagi pula, bagaimanapun Inkud merupakan salah satu koperasi terbesar di negeri ini. Kalau sampai bangkrut, bisa ikut mencoreng citra koperasi Indonesia secara keseluruhan,” kata Herman Wutun memberi alasan.

Bagi pria yang telah malang melintang di dunia koperasi ini, kepercayaan yang diberikan para anggota untuk menahkodai Inkud merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Selaku ketua umum saya harus bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada saya dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan program Inkud yang telah dan akan disusun untuk kepentingan peningkatan derajat kesejahteraan anggota,” ujar Herman kepada penulis di kantornya, Graha Inkud, Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan.

Tiga Dimensi

Pria yang sukses memimpin Puskud NTT 1991 – 2003 ini mengatakan, saat ini Inkud harus dilihat dalam tiga dimensi. Yaitu dimensi masa lalu, saat ini, dan akan datang. Pada masa lalu, jelasnya, semua orang tahu bahwa Inkud menghadapi banyak permasalahan. Baik itu menyangkut permasalahan hukum, juga permasalahan usaha yang belum berjalan sesuai dengan visi dan misi dalam kerangka memenuhi kebutuhan anggota.

Sedang pada dimensi saat ini, menurutnya, akibat masalah lalu kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Inkud sangat menurun. Kepercayaan masyarakat itu terutama dari kalangan anggota, persoalan internal dalam hal ini Pemerintah dan masyarakat serta mitra bisnis. “Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Kita harus membangun kembali kepercayaan yang sudah terpuruk. Nah, kalau kepercayaan ini sudah dibangun saya kira ke depan apapun kendalanya, bisa kita atasi,” kata Herman Wutun optimis.

Sementara itu untuk ke depan tahap pertama yang dilakukan adalah konsolidasi internal terutama kepada jaringan. Begitu juga konsolidasi eksternal terutama melakukan audiensi dengan pihak Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bappenas, dan departemen-departemen terkait. Kemudian dengan mitra bisnis baik di dalam maupun di luar negeri. “Untuk masalah internal, kita melakukan konsolidasi antara Inkud dengan Puskud, Puskud dengan KUD, dan KUD dengan para anggota yang ada di pedesaan. Hal ini penting karena saat ini Inkud mempunyai 27 Puskud, satu Puskoppas dan Pusksu di DKI, 9.000 unit KUD, dan 13,4 juta anggota,” jelas Herman Wutun.

Konsolidasi itu penting karena dalam kenyataan, selama ini anggota belum diberdayakan sepenuhnya. Oleh karena itu, bila jaringan ini diberdayakan sepenuhnya maka Inkud dan jaringannya bisa eksis sebagai salah satu pelaku utama terpercaya dalam perekonomian nasional. “Ini yang menjadi visi kita ke depan yakni mewujudkan Inkud dan jaringannya sebagai salah satu pelaku utama yang terpercaya dalam perekonomian nasional,” kata anggota MPR RI Utusan Daerah NTT 1999 – 2004 ini.

Konsolidasri internal juga menyangkut program-program Inkud. Nah, untuk bisa menyusun suatu program, menurut Komisaris Utama PT Goro Batara Sakti ini, maka perlu visi sebagaimana disebutkan di atas. Juga misi Inkud yakni memberikan hasil yang optimal bagi anggota melalui kegiatan usaha yang saling terkait. Jadi, kalau Inkud bisnis di luar anggota maka ini sudah berada di luar misi.

Rekayasa Ilahi

Sukses meraih posisi Ketua Umum Inkud, diakui Herman Wutun sebagai rekayasa Ilahi. Hal ini dirasakan anak desa itu sejak ia terpilih jadi Pejabat Sementara (Pjs) Inkud dalam RAT 2004 di Surabaya, Jawa Timur menggantikan Nurdin Halid yang didera kasus hukum. “Proses pemilihan saya sebagai Pejabat Sementara Inkud berjalan secara alamiah. Seluruh anggota secara aklamasi memilih saya sebagai Pjs Ketua Umum Inkud. Semua ini saya rasakan sebagai rekayasa Ilahi. Oleh karena itu saya akan bekerja dan melakukan yang terbaik sesuai kepecayaan yang diberikan anggota,” kata Herman, lulusan jurusan Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Undana Kupang, NTT 1983 ini.

Merunut sekilas jejak perjuangan hidup seorang Herman Wutun, terbilang panjang dan penuh tantangan. Bapak empat anak ini menyelesaikan sekolah dasar (SD) di kampung halaman, Uruor tahun 1960 – 1966. Herman kecil melanjutkan sekolah menengahnya di SMEP Katolik St Pius X Lewoleba, Kota Kabupaten Lembata. Oleh karena belum ada kendaraan yang melayani rute ke kampungnya, ia terpaksa berjalan kaki puluhan kilo meter berbekal beras sepuluh kg dan pisang seadanya. “Sekalipun berhadapan dengan kondisi seperti itu, toh, saya tidak patah semangat karena ingin sekolah. Saya mau berjuang mewujudkan cita-cita menjadi orang yang berguna,” kata Herman Wutun saat masih sebagai anggota MPR RI di Senayan.

Selepas dari Lewoleba, ia melanjutkan studi di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Katolik St Gabriel Maumere, Kabupaten Sikka, Pulau Flores. Kemudian pada 1977 – 1983 Herman Wutun merampungkan studinya pada jurusan Niaga, FIA Undana Kupang. Dengan prestasi akademik yang ditorehkan semasa kuliah, ia langsung dipercaya mengajar di almahmaternya, Undana sebagai dosen luar biasa. Dua tahun setelah itu, status pegawai negeri sipil (PNS) disandangnya.

Ia juga juga mengabdikan diri sebagai staf dosen di Akademi Manajeman Kupang (AMK). Pekerjaan itu dijalani sejak 1983 – 1997. Status sebagai PNS sepertinya tak memberi kepuasan baginya. Dunia praktis koperasi saat itu lebih kuat memanggil Herman Wutun karena koperasi bersinggulangan langsung dengan orang kecil yang kebanyakan tinggal di desa. “Mungkin karena dunia ini (koperasi) berhubungan langsung dengan rakyat, terutama petani. Ada kepuasan tersendiri. Nah, pada 1997 saya memilih total di koperasi. Saya ingin profesional dengan berkonsentrasi pada satu bidang,” kata Herman Wutun yang saat itu menerima tawaran menjadi Deputy General Manager Puskud NTT ketimbang PNS.

Bagi orangtua dan sanak keluarga serta teman dekatnya, keputusan meninggalkan status PNS dirasa menjadi ancaman bagi masa depan keluarga Herman Wutun. Bahkan pertanyaan muncul, bagaimana kalau suatu saat Puskud bangkrut. Lagi pula, bagi keluarga misalnya, menjadi PNS itu kan lebih aman dan bahkan disegani. “Tapi saya bilang, justru saya akan berusaha untuk membuat Puskud NTT tidak bangkrut dan malah berkembang. Optimisme itu saya jabarkan lebih nyata lewat kerja keras mengembangkan bisnis Puskud NTT yang akhirnya berbuah prestasi,” kata Herman Wutun bangga. Salah satu bukti nyata yakni menggandeng National Cooperative Business Associtation (NCBA) untuk mendukung usaha penggemukan sapi yang langsung melibatkan masyarakat.

Nah, keberhasilan itu membuat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadarma Ali (saat itu) merasa kagum. Dalam sebuah kesempatan kunjungan di NTT, sang menteri langsung memberikan 500 ekor sapi. “Dengan fisik kita kerja keras, dengan pikiran kita kerja cerdas, dan dengan hati kita kerja ikhlas membangun Puskud NTT,” kata penerima penghargaan Mahasiswa Teladan Tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berkat komitmen dan kerja keras di bidang koperasi, Herman Wutun akhirnya berhasil mengunjungi sejumlah negara dalam rangka memajukan koperasi. Pada tahun 1993, misalnya, ia mengunjungi Darwin, Australia Utara. Kemudian pada 1994, Herman Wutun bertolak ke Singapura dan sejumlah tempat di Malaysia seperti Kuala Lumpur, Kinibalu, Tawau, dan Sabah. Pada tahun 1996, pria kalem ini juga pernah berkunjung ke San Jose, Costa Rica dan Mexico.

Sejak 2001 hingga 2005, ia juga berkunjung ke Kopenhagen (Denmark), Beijing (RRC), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapura, Dili (Republik Demokratik Timor Leste), Bandar Sri Begawan (Brunei Darussalam), dan Teipe (Taiwan). Dengan rekan jejak (trade record) yang telah digapai seorang Herman Yosef Loli Wutun khususnya di bidang koperasi seakan memuluskan jalan anak desa ini mengemban tugas sebagai Ketua Umum Inkud menggantikan H. Nurdin Halid. “Toh, keberhasilan ini adalah rekayasa Ilahi. Saya hanya alat-Nya untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Untuk itu saya akan bekerja sesuai talenta yang telah Tuhan percayakan kepada saya,” kata Herman Wutun merendah. (Ansel Deri)

Sumber: HIDUP, edisi 29 Januari 2006

40% KUD TAK LAGI BEROPERASI

Sun Jul 16, 2006

Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) menyatakan sekurang-kurangnya 40% dari 9.000 KUD yang menjadi anggotanya tidak lagi beroperasi, sejak pencabutan hak penyaluran pupuk dan pengadaan pangan pasca reformasi 1998.

Koperasi-koperasi tersebut sampai kini masih kesulitan bangkit kembali akibat keterbasan sumber daya pengelola, hambatan akses pasar, kekurangan modal, hingga lilitan utang.

Pada bagian lain, pemerintah juga mencabut keberpihakannya dan menuntut KUD bekerja secara profesional dan mandiri.

"Dulu kalau Orde Baru memberi fasilitas pada KUD, itu memang berarti pemerintah punya program yang baik, karena koperasi itu adalah organisasi yang beranggotakan rakyat yang kebanyakan petani," ujar Ketua Umum Inkud Herman Y.L. Wutun kepada Bisnis, kemarin.

Sebagai organisasi rakyat memang sepantasnya pemerintah memerhatikan keberlangsungan KUD. "Bukan masalah anak emas atau bukan anak emas."

Sebelumnya, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggagas penyaluran distribusi pupuk bersubsidi dengan sistem distribusi tertutup melalui koperasi. Namun, upaya tersebut gagal kendati sekitar 600 koperasi telah diseleksi sebagai calon penyalur pupuk langsung ke petani.

Inkud menuntut pemerintah untuk kembali memberikan hak distribusi pupuk dan penyaluran pangan pada KUD. Di samping itu, juga membantu mencarikan modal.

Herman percaya pemerintah akan memerhatikan masalah ini menyusul pencanangan revitalisasi KUD yang dilakukan Mennegkop dan UKM di Surabaya, 28 Juni 2006.

Meski berharap pemerintah turun tangan, Inkud sendiri akan mempercepat revitalisasi 9.000 KUD dengan menggandeng investor lokal maupun asing. "Kami memerlukan modal untuk merevitalisasi KUD."

Tanpa bersedia menyebutkan investor yang digandeng, Herman mengatakan Inkud telah berhasil menjalin lebih dari satu mitra kerja.

Menurut Herman, revitalisasi KUD mendesak dilakukan karena koperasi itu melibatkan banyak anggota. Dari 9.000 KUD mengayomi 70 juta jiwa atau dari 13,4 juta kepala keluarga.

Untuk kembali meningkatkan kinerja anggotanya, Inkud akan menciptakan bisnis inti yang disesuaikan potensi daerah masing-masing KUD, terutama bidang pertanian, perkebunan, perikanan, simpan pinjam, peternakan, dan pertambangan.

Sementara itu, Kemenkop tengah menyiapkan revitalisasi KUD serta mencari penyelesaian tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) senilai Rp5,7 triliun.

Kalangan KUD mendesak BI mencabut status KUD dari daftar hitam terkait penyelesaian kredit macet KUT Rp5,7 triliun. (

linda.silitonga@bisnis.co.id )

Oleh Linda T. Silitonga
Bisnis Indonesia

Related Entries:
"Koperasi perkuat di segmen ekonomi mikro"
"Pelatihan koperasi simpan pinjam masih berjalan"
"Pemerintah tak akan likuidasi induk koperasi TNI"
"Pertanian perlu direkonstruksi dan direstrukturisasi"
"Serahkan tempat pengelolaan ikan ke koperasi"