SAMARINDA – Dua investor asing lagi menambah daftar kepeminatannya berinvestasi di Kaltim. Mereka adalah dari Negara Taiwan dan China. Tak tanggung-tanggung, khusus untuk investor asal Taiwan bernama China Petrolium Corporate (CPC) Corporation Taiwan, berniat akan memindahkan pabrik pengolahan minyak atau pabrik Petrokimia milik mereka di Taiwan ke Kaltim. Sedangkan China akan membangun pabrik pengolahan ban.
Kedatangan dua investor asal Negara ASEAN tersebut langsung disambut Gubernur Kaltim, Senin (12/4) di Lamin Etam. CPC Corporation Taiwan melalui juru bicaranya Herman YL Wutun (ketua umum induk Koperasi Unit Desa) mengatakan, rencana pemindahan pabrik petrokimia milik CPC Corporation Taiwan sudah sejak lama, namun baru akan direalisasikan di tahun 2010 ini.
"Nilai investasi dari pembangunan atau pemindahan pabrik Petrokimia itu senilai USD 2,850 miliar. Kita punya schedulle, dimulai dari 2010 ini hingga 2016 mendatang, perusahaannya sudah akan terbangun dan beroperasi. Makanya hari ini (kemarin, red) kita bertemu dengan Gubernur Kaltim untuk memastikan rencana tersebut," kata Herman.
Dijelaskannya, CPC Corporation Taiwan adalah semacam Pertamina di Indonesia, yakni perusahaan pengolahan minyak terbesar di Taiwan dan sekitarnya. Sengaja memilih Kaltim untuk pemindahan pabrik, sebab diakui Kaltim memiliki lahan yang luas, dan didukung SDA bahan baku yang cukup.
"Dan pabrik CPC Corporation kami di Taiwan sana, juga sudah tidak layak lagi, sehingga harus dipindah. Selain itu juga, untuk mempererat kerjasama kita dengan Indonesia," ujarnya.
Sementara Gubernur Awang Faroek mengatakan, sangat menyambut baik rencana investor asal Taiwan itu, sebab diyakini akan berimbas positif bagi perekonomian masyarakat. Selain itu persyaratan yang diajukan sehingga pabrik Petrokimia terbangun di Kaltim bisa dipenuhi. Diantaranya lahan seluas 200 ha, kebutuhan air 60 kubik/detik, listrik, pelabuhan dan lainnya. "Saya tadi langsung koordinasi dengan Bupati Kukar, dan hasilnya kita siap menyediakan lahan di Marangkayu. Kemudian untuk air, listrik, dan pelabuhan, sudah sesuai dengan program kita yang sedang berjalan. Jadi kalau persyaratan yang mereka ajukan seperti, kita pasti mampu," ujar Awang dengan tegas.
Sementara untuk investor asal China, dijelaskan Awang, mereka akan membuat pabrik pembuatan ban. Melihat potensi SDA yakni bahan baku karet, diyakini Kaltim juga sangat siap menjadi daerah didirikannya pabrik ban tersebut. "Kita sangat siap untuk hal itu. Dan kalau ini terealisasi, saya yakin Kaltim akan menjadi daerah di Indonesia satu-satunya memiliki perusahaan pembuatan ban terbesar," tambahnya. (aid)
Serap 2.600 Naker
RENCANA investor Negara Taiwan yang akan memindahkan pabrik petrokimia mereka ke Kaltim diakui sangat berimbas kepada perekonimian masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan tenaga kerja. Direktur CPC Corporation Taiwan Chen dalam presentasinya mengatakan, tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya mencapai 2.600 orang.
"Ini menjadi salah satu persyaratan yang kami ajukan ke Pemprov Kaltim. Agar menyediakan tenaga kerja 2.600 orang. Selain dukungan kemudahan perizinan dan keadministrasian lainnya dari Pemprov," kata Chen, Senin (12/4).
Menanggapi kebutuhan tenaga kerja hingga ribuan orang itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak langsung menyatakan kesiapannya. Dikatakan Awang, menyediakan tenaga kerja di Kaltim saat ini sangatlah mudah, sebab melihat data angkatan kerja atau jumlah pengangguran di Kaltim terakhir ini, bisa memenuhi persyaratan tersebut. "Kalau 2.600 orang kita bisa siapkan. Semua persyaratan yang dimintakan, pokoknya kita siap," ujar Awang.
Dan ditambahkan Awang, lokasi kepindahan pabrik itupun sudah disediakan, yakni Marangkayu Kukar. Dan bahkan jika hal itu terealisasi, maka Kecamatan Marangkayu diproyeksikan akan dijadikan kota industri tersendiri nantinya, selain Pelabuhan Maloy di Kutim dan Kota Bontang.
"Dan Marangkayu juga sangat strategis, karena nantinya menjadi lintasan jalan tol untuk jalur Samarinda-Bontang. Kemudian juga memiliki laut, yang bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan laut mereka (investor Taiwan, red)," tambah Awang. (aid)
Bukan Kumpulan Koperasi Biasa
Dari dulu, koperasi selalu menjadi alat kekuasaan. Karena itu, Inkud bisa menjadi model dari sebuah koperasi konglomerat. Di saat gaduh Pansus Bank Century menguasai publik, tahu-tahu Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) membuat manuver, yakni membuat laporan ke polisi tentang adanya tindak pidana menadah dan menjual hasil selundupan yang dilakukan Setya Novanto sebagai Komisaris Utama PT Hexatama Finindo dan Setyo Lelono sebagai Direktur Utama di PT Hexatama Finindo. Publik sejenak beralih karena Setya Novanto merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar, partai yang punya pengaruh kuat dalam Pansus.
Agak mencengangkan memang, karena Setya Novanto dan kawan-kawan diduga meraup omzet penjualan beras selundupan sejak periode Februari sampai Desember 2003 sekitar 12 juta dollar AS. Jumlah itu belum lagi ditambah dengan kewajiban pajak, bea masuk, dan denda sekitar 122 miliar rupiah.
Namun, terlepas dari ada atau tidaknya kepentingan politik, yang jelas Inkud pernah terlibat dalam kasus penyelundupan beras impor asal Vietnam South-em Food Corporation (VSFC). Atas penyelundupan itu, pemimpin Inkud ketika itu, Nurdin Halid, Ahmad Subadyo Lamo, dan sejumlah pejabat Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah divonis pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan.
Direktur Utama Inkud Bambang Eko Sumarno mengatakan selama ini Inkud sama sekali tidak bisa menjalankan usaha-usahanya, misalnya dalam melakukan ekspor, sehingga akhirnya terblokir. "Setelah saya pilah-pilah, temyata kendala yang pertama itu adalah masalah pajak, dan ini berhubungan dengan Setya Novanto yang saya laporkan itu," katanya, akhir pekan lalu.
Ketua Umum Inkud Herman YL Wutun menjelaskan tekad jajaran direksi Inkud untuk memulai perubahan sudah dilakukan sejak Oktober 2009. Revitalisasi tersebut diharapkan menjadi tonggak untuk menjawab masalah pengangguran dan kemiskinan.
"Ke depan, Inkud dan seluruh jaringannya ingin menjadi pelaku ekonomi yang tepercaya di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, kami ingin memberikan hasil yang optimal kepada anggota melalui kegiatan usaha yang berkaitan dan terkoordinasi," kata Herman.
Kini, revitalisasi telah dilakukan Inkud dengan kerja sama di dalam maupun di luar negeri yang bisa menjadi mitra strategis, seperti dengan China, Malaysia, dan Taiwan. Di dalam negeri, semua stakeholder yang selama ini bisa menjadi mitra strategis pun diaktifkan kembali. Mitra strategis dan model kerja sama tersebut tidak hanya mengejar aspek bisnis, tetapi juga memunyai tanggung jawab sosial untuk merekatkan dan menguatkan kembali semangat dan moral untuk membumikan kembali nilai-nilai dasar koperasi.
"Dalammenjalankanprogram-program yang akan dirancang bersama, akan tetap diupayakan agar modal sosial masyarakat dan semangat untuk membangkitkan koperasi bisa tertanam pada setiap anggota maupun mitra Inkud," jelas Herman. Kumpulan Biasa Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan Inkud bisa menjadi model dari sebuah koperasi konglomerat. Bukan kumpulan koperasi biasa, tapi koperasi yang memiliki usaha sangat besar sehingga bisa menyejahterakan anggotanya, termasuk bangsa dan negara.
"Untuk bisa menjadi koperasi konglomerat, Inkud harus bisa melakukan manajemen terbuka dengan pola komunikasi yang transparan, serta menunjukkan sebagai lembaga yang bisa dipercaya dan akuntabel. Selain itu, Inkud harus siap untuk berkompetisi di era globalisasi," kata Syarief di Yogyakarta, Sabtu (20/2), saat penutupan RAP Inkud tahun buku 2010.
Ahli eknomi koperasi dari UGM, Revrisond Baswir, berpandangan sebaiknya menteri koperasi fokus pada amendemen undang-undang koperasi. "Dari dulu KUD adalah alat kekuasaan. Harus ada amendemen terhadap undang-undang koperasi. UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 lanjutan dari UU No 12 Tahun 1967 mengamanatkan membentuk koperasi pada golongan fungsional, yakni koperasi yang berbasis fungsinya, seperti koperasi konsumsi, produksi dan lain-lain, bukan seperti KUD sekarang ini, yang fungsinya serba usaha," jelas Revrisond. YK/E-8