Induk KUD bekerja sama dengan CPC Taiwan

SAMARINDA – Dua investor asing lagi menambah daftar kepeminatannya berinvestasi di Kaltim. Mereka adalah dari Negara Taiwan dan China. Tak tanggung-tanggung, khusus untuk investor asal Taiwan bernama China Petrolium Corporate (CPC) Corporation Taiwan, berniat akan memindahkan pabrik pengolahan minyak atau pabrik Petrokimia milik mereka di Taiwan ke Kaltim. Sedangkan China akan membangun pabrik pengolahan ban.

Kedatangan dua investor asal Negara ASEAN tersebut langsung disambut Gubernur Kaltim, Senin (12/4) di Lamin Etam. CPC Corporation Taiwan melalui juru bicaranya Herman YL Wutun (ketua umum induk Koperasi Unit Desa) mengatakan, rencana pemindahan pabrik petrokimia milik CPC Corporation Taiwan sudah sejak lama, namun baru akan direalisasikan di tahun 2010 ini.

"Nilai investasi dari pembangunan atau pemindahan pabrik Petrokimia itu senilai USD 2,850 miliar. Kita punya schedulle, dimulai dari 2010 ini hingga 2016 mendatang, perusahaannya sudah akan terbangun dan beroperasi. Makanya hari ini (kemarin, red) kita bertemu dengan Gubernur Kaltim untuk memastikan rencana tersebut," kata Herman.

Dijelaskannya, CPC Corporation Taiwan adalah semacam Pertamina di Indonesia, yakni perusahaan pengolahan minyak terbesar di Taiwan dan sekitarnya. Sengaja memilih Kaltim untuk pemindahan pabrik, sebab diakui Kaltim memiliki lahan yang luas, dan didukung SDA bahan baku yang cukup.

"Dan pabrik CPC Corporation kami di Taiwan sana, juga sudah tidak layak lagi, sehingga harus dipindah. Selain itu juga, untuk mempererat kerjasama kita dengan Indonesia," ujarnya.

Sementara Gubernur Awang Faroek mengatakan, sangat menyambut baik rencana investor asal Taiwan itu, sebab diyakini akan berimbas positif bagi perekonomian masyarakat. Selain itu persyaratan yang diajukan sehingga pabrik Petrokimia terbangun di Kaltim bisa dipenuhi. Diantaranya lahan seluas 200 ha, kebutuhan air 60 kubik/detik, listrik, pelabuhan dan lainnya. "Saya tadi langsung koordinasi dengan Bupati Kukar, dan hasilnya kita siap menyediakan lahan di Marangkayu. Kemudian untuk air, listrik, dan pelabuhan, sudah sesuai dengan program kita yang sedang berjalan. Jadi kalau persyaratan yang mereka ajukan seperti, kita pasti mampu," ujar Awang dengan tegas.

Sementara untuk investor asal China, dijelaskan Awang, mereka akan membuat pabrik pembuatan ban. Melihat potensi SDA yakni bahan baku karet, diyakini Kaltim juga sangat siap menjadi daerah didirikannya pabrik ban tersebut. "Kita sangat siap untuk hal itu. Dan kalau ini terealisasi, saya yakin Kaltim akan menjadi daerah di Indonesia satu-satunya memiliki perusahaan pembuatan ban terbesar," tambahnya. (aid)

Serap 2.600 Naker

RENCANA investor Negara Taiwan yang akan memindahkan pabrik petrokimia mereka ke Kaltim diakui sangat berimbas kepada perekonimian masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan tenaga kerja. Direktur CPC Corporation Taiwan Chen dalam presentasinya mengatakan, tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya mencapai 2.600 orang.

"Ini menjadi salah satu persyaratan yang kami ajukan ke Pemprov Kaltim. Agar menyediakan tenaga kerja 2.600 orang. Selain dukungan kemudahan perizinan dan keadministrasian lainnya dari Pemprov," kata Chen, Senin (12/4).

Menanggapi kebutuhan tenaga kerja hingga ribuan orang itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak langsung menyatakan kesiapannya. Dikatakan Awang, menyediakan tenaga kerja di Kaltim saat ini sangatlah mudah, sebab melihat data angkatan kerja atau jumlah pengangguran di Kaltim terakhir ini, bisa memenuhi persyaratan tersebut. "Kalau 2.600 orang kita bisa siapkan. Semua persyaratan yang dimintakan, pokoknya kita siap," ujar Awang.

Dan ditambahkan Awang, lokasi kepindahan pabrik itupun sudah disediakan, yakni Marangkayu Kukar. Dan bahkan jika hal itu terealisasi, maka Kecamatan Marangkayu diproyeksikan akan dijadikan kota industri tersendiri nantinya, selain Pelabuhan Maloy di Kutim dan Kota Bontang.

"Dan Marangkayu juga sangat strategis, karena nantinya menjadi lintasan jalan tol untuk jalur Samarinda-Bontang. Kemudian juga memiliki laut, yang bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan laut mereka (investor Taiwan, red)," tambah Awang. (aid)

KUD Siap Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi

Senin, 22 Februari 2010
KUD Siap Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi
YOGYAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa
(Inkud) Herman YL Wutun berharap, pemerintah, khususnya Kementerian
Negara Koperasi dan UKM melakukan terobosan kebijakan dalam rangka
revitalisasi KUD, misalnya dengan fasilitas skim khusus untuk kredit lunak.
Selain itu juga diusulkan adanya perubahan mekanisme tata niaga pupuk
bersubsidi. Hal ini diungkapkan Herman YL Wutun usai penutupan rapat
nggota program (RAP) Inkud 2010 di Yogyakarta, Sabtu (20/2).
Menurut dia, KUD dapat berperan kembali di era reformasi ini, salah satunya
untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi. Apalagi ini sesuai dengan
habitat KUD, di mana pupuk bersubsidi menyangkut hak petani dan rakyat
kecil lainnya. "Pengalaman waktu lalu, seluruh KUD mampu menjadi
distributor pupuk bersubsidi. Untuk itu, kita dalam waktu dekat ini akan
melakukan identifikasi maupun sertifikasi mana KUD yang sehat, kurang
sehat, dan mana yang belum sehat. Semua ini kita lakukan dalam rangka
untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota," katanya.
Terkait hal ini, Mennegkop dan UKM Sjarifuddin Hasan mengapresiasi
optimisme Inkud untuk mengakomodasi kepentingan rakyat. "Kalau
memang itu betul-betul untuk rakyat, tentu kita usahakan. Langkah
konkretnya, karena sudah otonomi daerah, jadi bisa berkoordinasi dengan
bupati," katanya. (B Sugiharto)

Distribusi Pupuk Bersubsidi

29 Mar 2010   Inkud Distributor Pupuk Bersubsidi     Inkud Distributor Pupuk Bersubsidi Oleh Julius Jera Rema JAKARTA - Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) dipastikan menjadi salah satu distributor pupuk bersubsidi tahun ini, setelah menandatangani kesepakatan dengan empat BUMN pupuk nasional. Kesepakatan itu diteken 19 Februari 2010 di Pacitan. Jawa Timur, sekaligus memastikan Inkud bisa menyalurkan pupuk bersubsidi kurang lebih 7% hingga 8% dari 11,3 juta ton.Sementara itu, surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM seluruh Indonesia tertanggal 24 Maret 2010, yang salinannya diperoleh Investor Daily menyebutkan, Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan meminta dinas provinsi melibatkan koperasi sebagai distributor dan pengecer pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing. "Sekarang sedang verifikasi dokumen dari beberapa KUD (koperasi unit desa) yang menjadi mitra langsung BUMN pupuk. Inkud yang memayungi kerja sama BUMN pupuk dengan KUD-KUD," kata Ketua Inkud Herman YL Wu-tun kepada Investor Daily Jakarta, akhir pekan lalu.Menteri Pertanian Suswono belum lama ini mengatakan, pemerintah pada 2010 sepakat menggelontorkan pupuk bersubsidi sebanyak 11,3 juta ton buat petani. Anggaran subsidi pupuk dari APBN ditetapkan Rp 15 triliun, setelah DPR menyetujui penambahan anggaran subsidi Rp 4 triliun. Sebelumnya, beban subsidi hanya disepakati Rp 11 triliun. "Masih akan diperjuangkan lagi lewat APBNP kurang lebih Rp 2 triliun agar anggaran subsidi pupuk tahun 2010 sama dengan tahun 2009 sebesar Rp 17 triliun," kata Suswono belum lama ini.Pupuk bersubsidi diproduksi empat BUMN yakni PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik.Herman YI- Wutun menjelaskan, Inkud cukup berpengalaman dalam penyaluran pupuk sejak zaman orde baru. Induk koperasi itu memiliki 9 ribu KUD sebagai anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Bermodal jaringan tersebut, Herman Wutun yakin distribusi pupuk bersubsidi tahun ini berhasil. Jalur distribusi yang cukup pendek, dipastikan bisa memangkas biaya penyaluran. Selain itu, kasus kelangkaan pupuk yang sering terjadi bisa diberantas mengingat Inkud akan mengawasi secara ketat fungsi dan peran KUD sebagai distributor."Kalau terjadi kelangkaan pupuk, Inkud bisa langsung dimintai per-tangungjawaban. Dengan demikian, kami justru berharap bisa mendapat porsi 10% hingga 15% dari total pupuk bersubsidi nasional yang bisa kami distribusikan," kata Herman. Pulau Jawa Menurut Herman, KUD yang terlibat distribusi kali ini masih diprioritaskan di Pulau Jawa. Dari 82 kabupaten sepulau Jawa, sudah ditetapkan 164 KUD sebagai mitra BUMN pupuk. Masing-masing kabupaten akan ditetapkan dua KUD yang memenuhi kriteria sebagai distributor."Mudah-mudahan tahun depan KUD-KUD dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan lainnya bisa ikut serta jadi distributor," kata Herman. Herman memastikan, distribusi baru akan dilakukan pertengahan April atau awal Mei tahun ini bertepatan dengan awal musim tanam paruh kedua. Distribusi paruh pertama sudah dilakukan, dan Inkud tidak terlibat Sapi di NTT Menurut Herman YL Wutun, selain ditujuk sebagai penyalur pupuk bersubsidi, Inkud ditunjuk sebagai penyalur sapi di provinsi Nusa Tengggara Timur (NTT). Bantuan seribu sapi dari Kementerian Koperasi dan UKM itu akan disalurkan dalam waktu dekat, dan diprioritaskan di tiga koperasi ternak (kopnak) di wilayah Ama-rasi, kabupaten Kupang, NTT.Meski demikian, kewenangan pembagian sapi bantuan itu berada di Kepala Dinas Koperasi Propinsi NTT. Herman berharap penentuan peruntukan sapi harus tepat dan tidak disalahgunakan.       DEPKOP   DANA BERGULIR       SENTRA UKM   SMECDA       INDONESIAN PRODUCT   LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KUKM

Inkud inginkan pupuk bersubsidi didistribusikan lagi

Minggu, 04/04/2010 18:36:51 WIBOleh: Mulia Ginting Munthe

JAKARTA (Bisnis.com): Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) berwacana mendistribusikan kembali pupuk bersubisidi dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian anggotanya para petani yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan penyubur tanaman itu.

Herman YL Wutun, Ketua Umum Inkud, menjelaskan wacana itu muncul karena kesulitan membeli pupuk bersubsidi. Ketika pada orde baru (orba), petani tidak pernah kesulitan membeli pupuk karena distribusinya diserahkan kepada koperasi.

"Inkud berkepentingan dalam distribusi ini karena menyangkut anggota kami yang berada di seluruh Indonesia. Distribusi idealnya memang dilaklukan gerakan koperasi, karena para petani adalahanggota kami," tandas Herman Wutun, hari ini.

Inkud saat ini memiliki anggota di 27 provinsi, yakni Pusat Induk Koperasi Unit Desa (Puskud) di 27 provinsi yang membawahi 9.000 Koperasi Unit Desa (KUD). Inkud berencana merevitalisasi kekuatan angotanya karena saat ini yang aktif hanya 50%.

Di samping itu, katanya, Inkud adalah lembaga ekonomi rakyat sehingga jika kebijakan distribusi dipercayakan kepada gerakan tersebut, merupakan keputusan tepat dari pemerintah. Sebab, Inkud juga dibebani tugas meningkatkan produksi gabah dan beras nasional.

Sayangnya, setelah memasuki era reformasi, peranan itu dihilangkan melalui perubahan regulasi. Meski ekonomi pedesaan berupaya menyesuaikan diri, akan tetapi tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan utama pupuk.

"Petani dan Inkud memang tidak boleh merengek-rengek, akan tetapi berharap agar distribusi tersebut bisa dilakukan langsung oleh Inkud bersama seluruh gerakan koperasi di bawahnya. Jika tidak diberi kepercayaan, kami akan berjuang untuk mandiri dan bersikap professional," tukas Herman Wutun.(yn)

Nikmati kemudahan mengakses koran Bisnis Indonesia dalam berbagai format hanya dengan mendaftar menjadi member, GRATIS !
Daftar member »