Bukan Kumpulan Koperasi Biasa
Dari dulu, koperasi selalu menjadi alat kekuasaan. Karena itu, Inkud bisa menjadi model dari sebuah koperasi konglomerat. Di saat gaduh Pansus Bank Century menguasai publik, tahu-tahu Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) membuat manuver, yakni membuat laporan ke polisi tentang adanya tindak pidana menadah dan menjual hasil selundupan yang dilakukan Setya Novanto sebagai Komisaris Utama PT Hexatama Finindo dan Setyo Lelono sebagai Direktur Utama di PT Hexatama Finindo. Publik sejenak beralih karena Setya Novanto merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar, partai yang punya pengaruh kuat dalam Pansus.
Agak mencengangkan memang, karena Setya Novanto dan kawan-kawan diduga meraup omzet penjualan beras selundupan sejak periode Februari sampai Desember 2003 sekitar 12 juta dollar AS. Jumlah itu belum lagi ditambah dengan kewajiban pajak, bea masuk, dan denda sekitar 122 miliar rupiah.
Namun, terlepas dari ada atau tidaknya kepentingan politik, yang jelas Inkud pernah terlibat dalam kasus penyelundupan beras impor asal Vietnam South-em Food Corporation (VSFC). Atas penyelundupan itu, pemimpin Inkud ketika itu, Nurdin Halid, Ahmad Subadyo Lamo, dan sejumlah pejabat Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah divonis pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan.
Direktur Utama Inkud Bambang Eko Sumarno mengatakan selama ini Inkud sama sekali tidak bisa menjalankan usaha-usahanya, misalnya dalam melakukan ekspor, sehingga akhirnya terblokir. "Setelah saya pilah-pilah, temyata kendala yang pertama itu adalah masalah pajak, dan ini berhubungan dengan Setya Novanto yang saya laporkan itu," katanya, akhir pekan lalu.
Ketua Umum Inkud Herman YL Wutun menjelaskan tekad jajaran direksi Inkud untuk memulai perubahan sudah dilakukan sejak Oktober 2009. Revitalisasi tersebut diharapkan menjadi tonggak untuk menjawab masalah pengangguran dan kemiskinan.
"Ke depan, Inkud dan seluruh jaringannya ingin menjadi pelaku ekonomi yang tepercaya di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, kami ingin memberikan hasil yang optimal kepada anggota melalui kegiatan usaha yang berkaitan dan terkoordinasi," kata Herman.
Kini, revitalisasi telah dilakukan Inkud dengan kerja sama di dalam maupun di luar negeri yang bisa menjadi mitra strategis, seperti dengan China, Malaysia, dan Taiwan. Di dalam negeri, semua stakeholder yang selama ini bisa menjadi mitra strategis pun diaktifkan kembali. Mitra strategis dan model kerja sama tersebut tidak hanya mengejar aspek bisnis, tetapi juga memunyai tanggung jawab sosial untuk merekatkan dan menguatkan kembali semangat dan moral untuk membumikan kembali nilai-nilai dasar koperasi.
"Dalammenjalankanprogram-program yang akan dirancang bersama, akan tetap diupayakan agar modal sosial masyarakat dan semangat untuk membangkitkan koperasi bisa tertanam pada setiap anggota maupun mitra Inkud," jelas Herman. Kumpulan Biasa Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan Inkud bisa menjadi model dari sebuah koperasi konglomerat. Bukan kumpulan koperasi biasa, tapi koperasi yang memiliki usaha sangat besar sehingga bisa menyejahterakan anggotanya, termasuk bangsa dan negara.
"Untuk bisa menjadi koperasi konglomerat, Inkud harus bisa melakukan manajemen terbuka dengan pola komunikasi yang transparan, serta menunjukkan sebagai lembaga yang bisa dipercaya dan akuntabel. Selain itu, Inkud harus siap untuk berkompetisi di era globalisasi," kata Syarief di Yogyakarta, Sabtu (20/2), saat penutupan RAP Inkud tahun buku 2010.
Ahli eknomi koperasi dari UGM, Revrisond Baswir, berpandangan sebaiknya menteri koperasi fokus pada amendemen undang-undang koperasi. "Dari dulu KUD adalah alat kekuasaan. Harus ada amendemen terhadap undang-undang koperasi. UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 lanjutan dari UU No 12 Tahun 1967 mengamanatkan membentuk koperasi pada golongan fungsional, yakni koperasi yang berbasis fungsinya, seperti koperasi konsumsi, produksi dan lain-lain, bukan seperti KUD sekarang ini, yang fungsinya serba usaha," jelas Revrisond. YK/E-8
Minggu, 18 April 2010
Inkud inginkan pupuk bersubsidi didistribusikan lagi
Minggu, 04/04/2010 18:36:51 WIBOleh: Mulia Ginting Munthe Herman YL Wutun, Ketua Umum Inkud, menjelaskan wacana itu muncul karena kesulitan membeli pupuk bersubsidi. Ketika pada orde baru (orba), petani tidak pernah kesulitan membeli pupuk karena distribusinya diserahkan kepada koperasi.
"Inkud berkepentingan dalam distribusi ini karena menyangkut anggota kami yang berada di seluruh Indonesia. Distribusi idealnya memang dilaklukan gerakan koperasi, karena para petani adalahanggota kami," tandas Herman Wutun, hari ini.
Inkud saat ini memiliki anggota di 27 provinsi, yakni Pusat Induk Koperasi Unit Desa (Puskud) di 27 provinsi yang membawahi 9.000 Koperasi Unit Desa (KUD). Inkud berencana merevitalisasi kekuatan angotanya karena saat ini yang aktif hanya 50%.
Di samping itu, katanya, Inkud adalah lembaga ekonomi rakyat sehingga jika kebijakan distribusi dipercayakan kepada gerakan tersebut, merupakan keputusan tepat dari pemerintah. Sebab, Inkud juga dibebani tugas meningkatkan produksi gabah dan beras nasional.
Sayangnya, setelah memasuki era reformasi, peranan itu dihilangkan melalui perubahan regulasi. Meski ekonomi pedesaan berupaya menyesuaikan diri, akan tetapi tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan utama pupuk.
"Petani dan Inkud memang tidak boleh merengek-rengek, akan tetapi berharap agar distribusi tersebut bisa dilakukan langsung oleh Inkud bersama seluruh gerakan koperasi di bawahnya. Jika tidak diberi kepercayaan, kami akan berjuang untuk mandiri dan bersikap professional," tukas Herman Wutun.(yn)
Nikmati kemudahan mengakses koran Bisnis Indonesia dalam berbagai format hanya dengan mendaftar menjadi member, GRATIS !
Daftar member »
Daftar member »
Sabtu, 10 Oktober 2009
Senin, 05 Oktober 2009
INKUD GANDENG CPC GARAP MINYAK JARAK
| Ritel dan UKM & Mikro | ||
| Inkud gandeng CPC garap minyak jarak Kerja sama hasilkan 35 juta ton minyak | ||
| JAKARTA: Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) bersama Chinese Petroleum Corporation (CPC), BUMN Taiwan, merealisasikan kerja sama penanaman jarak seluas 100.000 hektare di Balikpapan, Kalimantan Timur. Realisasi tersebut ditandai dengan pertukaran dokumen kerja sama antara Ketua Umum Inkud Herman Wutun dan Presiden CPC Chu Shao Hwa di Kantor Inkud, Jakarta Selatan, pekan lalu. Kedua belah pihak sebelumnya sudah melakukan penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama (MoU) pada April tahun ini di Taipei, Taiwan. Kerja sama ini didukung tim Chung Yuan Christian University yang ikut menyediakan teknis pengelolaan. “Pada tahap awal kerja sama dilakukan dengan pembibitan jarak seluas 50 ha pada tahun depan. Ini merupakan model bisnis untuk melakukan penanaman jarak berikutnya di lahan seluas 5.000 ha,” kata Herman Wutun. Setelah proyek penanaman berhasil, katanya, hal itu segera ditindaklanjuti dengan penempatan mesin prosesing biji jarak menjadi minyak. Seluruh tanggung jawab pengolahan berada di tangan CPC sebagai investor budi daya. Jika model bisnis ini berhasil, Herman optimistis kerja sama dengan pihak asing lainnya makin terbuka lebar. Sebab, masih banyak lahan kritis yang bisa dimanfaatkan untuk budi daya tananaman tersebut di Indonesia. Undang investor lain CPC, katanya, adalah perusahaan minyak ternama di Asia. Karena itu, dia optimistis kehadiran perusahaan minyak Taiwan itu sebagai mitra Inkud, akan memberi dampak positif bagi kehadiran investor asing lain. Dalam kerja sama ini tidak disebutkan jumlah investasi yang wajib ditanamkan CPC. Berapa pun kebutuhan terhadap produktivitas budi daya dan pengolahan jarak, semua jadi beban perusahaan asing itu. Herman, mengungkapkan, kerja sama dengan CPS dan Chung Yuan Christian University, merupakan awal dari kebangkitan Inkud setelah tertidur sekitar 10 tahun ini. Chu Shao Hwa mengemukakan dengan pembibitan 50 ha yang dilanjutkan dengan penanaman seluas 5.000 ha, diperkirakan menghasilkan sekitar 35 juta ton minyak jarak setiap tahunnya. “Setelah itu secara bertahap akan ditingkatkan kapasitas budi daya. Salah satu keuntungan penanaman jarak adalah tidak akan mengganggu tanaman lainnya,” ungkapnya. Dalam kerja sama ini belum diputuskan hasil produksi minyak jarak diprioritaskan untuk konsumsi ekspor atau dalam negeri. Meski kedua belah pihak sudah membicarakan konsepnya, belum ad keputusan siapa yang akan melakukan impor. Budi Santoso, Ketua Dewan Penasihat Inkud, menjelaskan kerja sama ini juga merupakan awal dari pencanangan tekad organisasi tersebut untuk merevitalisasi seluruh potensi dan jaringannya di seluruh Indonesia. “Selama ini ada kesan kehadiran Inkud hanya berfungsi menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok petani. Terutama penyaluran komoditas pupuk untuk ketahanan pangan,” ujarnya. Ke depan, kata Budi, Induk Koperasi Unit Desa tetap berperan aktif menyentuh kebutuhan penduduk perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (ginting.munthe@bisnis.co.id) Oleh Mulia Ginting Munthe Bisnis Indonesia | ||
Jumat, 02 Oktober 2009
HARGA PUPUK SUBSIDI NAIK 100%
Jakarta (SIB)
Menyusul harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi dinaikkan 100% oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR, Induk Koperasi Unit Desa (Induk), menyatakan, distribusi atas pupuk tersebut harus tepat waktu dan tepat sasaran. Kenaikan harga untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani harus disertai dengan pembenahan distribusi.
“Pembenahan distribusi sangat diperlukan karena ini juga sangat merugikan petani. Untuk itu, harus dicari beberapa model distribusi yang lebih baik dengan memanfaatkan jaringan petani itu sendiri,” kata Ketua Umum Inkud Herman YL Wutun di Jakarta, Kamis (1/10).
Seperti diketahui, Tim Pengawas Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR dalam rapat paripurna merekomendasikan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi 100% guna memenuhi kebutuhan petani dan memperkecil selisih harga dengan pupuk nonsubsidi.
Dengan kenaikan itu, diharapkan ketersediaan pupuk bersubsidi dapat dipenuhi maksimum dua kali lipat dengan catatan biaya produksi tetap.
Dana subsidi pupuk 2010 menjadi Rp 11,3 triliun, turun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 17 triliun. Laporan Departemen Pertanian menyebutkan, kebutuhan dana untuk subsidi pupuk pada 2010 sekitar Rp 18 triliun agar penyediaan pupuk sesuai kebutuhan petani dapat dipenuhi.
Dengan kenaikan HET sekitar 100% akan tersedia dana sekitar Rp 22 triliun yang berasal dari dana pemerintah dan kenaikan harga pupuk yang dibayar petani.
Direktur Utama Inkud Bambang Eko menyatakan, Inkud mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi untuk menjamin ketersediaan bagi petani.
Distribusi berbasis koperasi tersebut dengan melakukan seleksi ketat atas koperasi yang baik sehingga tidak mengulangi kembali penyelewengan pupuk bersubsidi.
Untuk itu, upaya mendorong pemantapan distribusi pupuk bagi petani juga menjadi salah satu agenda dalam pembahasan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkud yang diadakan pada tanggal 1-3 Oktober 2009.
Bahkan, kata Herman, Inkud mempunyai 9.000 KUD dengan basis anggota sekitar 13,4 juta kepala keluarga yang mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan sebanyak 40 % dari total kebutuhan pupuk subsidi bagi petani.(SP/o)
Menyusul harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi dinaikkan 100% oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR, Induk Koperasi Unit Desa (Induk), menyatakan, distribusi atas pupuk tersebut harus tepat waktu dan tepat sasaran. Kenaikan harga untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani harus disertai dengan pembenahan distribusi.
“Pembenahan distribusi sangat diperlukan karena ini juga sangat merugikan petani. Untuk itu, harus dicari beberapa model distribusi yang lebih baik dengan memanfaatkan jaringan petani itu sendiri,” kata Ketua Umum Inkud Herman YL Wutun di Jakarta, Kamis (1/10).
Seperti diketahui, Tim Pengawas Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR dalam rapat paripurna merekomendasikan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi 100% guna memenuhi kebutuhan petani dan memperkecil selisih harga dengan pupuk nonsubsidi.
Dengan kenaikan itu, diharapkan ketersediaan pupuk bersubsidi dapat dipenuhi maksimum dua kali lipat dengan catatan biaya produksi tetap.
Dana subsidi pupuk 2010 menjadi Rp 11,3 triliun, turun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 17 triliun. Laporan Departemen Pertanian menyebutkan, kebutuhan dana untuk subsidi pupuk pada 2010 sekitar Rp 18 triliun agar penyediaan pupuk sesuai kebutuhan petani dapat dipenuhi.
Dengan kenaikan HET sekitar 100% akan tersedia dana sekitar Rp 22 triliun yang berasal dari dana pemerintah dan kenaikan harga pupuk yang dibayar petani.
Direktur Utama Inkud Bambang Eko menyatakan, Inkud mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi untuk menjamin ketersediaan bagi petani.
Distribusi berbasis koperasi tersebut dengan melakukan seleksi ketat atas koperasi yang baik sehingga tidak mengulangi kembali penyelewengan pupuk bersubsidi.
Untuk itu, upaya mendorong pemantapan distribusi pupuk bagi petani juga menjadi salah satu agenda dalam pembahasan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkud yang diadakan pada tanggal 1-3 Oktober 2009.
Bahkan, kata Herman, Inkud mempunyai 9.000 KUD dengan basis anggota sekitar 13,4 juta kepala keluarga yang mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan sebanyak 40 % dari total kebutuhan pupuk subsidi bagi petani.(SP/o)
Sabtu, 2009 Januari 24
Demi Lewotana
Petronela Peni Sanga, AMK, SKM
Berprestasi Demi Soga Naran Lewotana
GEDUNG Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (5/12) siang. Panas matahari terus membakar. Sesosok wanita berambut ikal turun dari mobil sedan ditemani seorang pria. Sosok wanita itu tak lain Petronela Peni Sanga, AMK, SKM. Bu Nela, begitu sehari-hari disapa, didampingi sang suami, Drs Herman Yosef Loli Wutun, MBA.
Hari itu, Petronela Peni Sanga mengikuti Wisuda Sarjana dan Diploma Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat (STIKes) Mitra Ria Husada Jakarta di Gedung Sasono Langen Budoyo, kompleks TMII, Jakarta Timur.
Ada kebanggaan yang membuncah di hati Bu Nela. Pasalnya, perawat kelahiran Kolimasan, Pulau Adonara, Flores Timur (Flotim), 25 November 1959 ini juga meraih prestasi akademik membanggakan.
“Saya tak menyangka menjadi Wisudawati Terbaik I Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat. Informasi itu saya baru terima saat kami gladi bersih sehari sebelum wisuda. Sempat berpikir tak beritahu suami dan anak-anak” kata Bu Nela kepada Flores Pos di rumahnya, di Kota Wisata, Cibubur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
Ibu empat anak: Mawar, Rose, Pedro, dan Mathilda Wutun, ini berpikir mungkin suami dan anak-anaknya tahu sendiri saat wisuda. Ya, sekalian buat kejutan. Tapi, ia tak sampai hati sehingga malam sebelum wisuda, prestasi akademik membanggakan itu ia bocorkan kepada mereka.
“Mereka kaget, tak menyangka saya jadi wisudawati terbaik pertama di jurusan. Bagi saya, prestasi ini menjadi kebanggaan berkat doa dan dukungan keluarga. Saya bisa mengangkat nama daerah dan tempat tugas. Juga menjadi kebanggaan orangtua dan saudara-saudara karena saya ikut mengangkat nama kampung halaman. Orangtua di kampung bilang soga naran lewotana,” lanjut Bu Nela.
Bu Nela adalah satu dari 302 wisudawan/wisudawati STIKes Mitra Ria Husada yang berhasil diwisuda saat itu. Mereka terdiri dari 12 wisudawan/wisudawati Sarjana Kesehatan Masyarakat dan 59 wisudawati Diploma IV Kebidanan serta 231 Diploma III Kebidanan.
“Secara pribadi maupun sebagai Ketua STIKes bersama seluruh staf, karyawan, dan civitas akademika saya sampaikan terima kasih kalian semua menyelesaikan studi dengan prestasi membanggakan. Bekal ilmu yang kalian terima terus dikembangkan. Kemudian diabadikan bagi pelayanan kesehatan untuk bangsa dan negara,” ujar Ketua STIKes Mitra Ria Husada Prof Dr dr Buchari Lapau, MPH.
“Selain mengurus suami dan anak-anak, saya pikir mungkin bisa sambil kuliah ke jenjang strata satu. Setelah dipertimbangkan bersama, kami mencari kampus yang berada dekat tempat tinggal. Selain tak mengganggu tugas rumah dan pendidikan anak-anak, saya mendaftar dan diterima di STIKes Mitra Ria Husada. Kebetulan jalur angkutannya juga sangat mudah dan terhindar kemacetan,” cerita perawat yang ramah ini.
Pilihan untuk lanjut kuliah S-1 juga atas ijin dari RSU WZ Yohannes Kupang. Jauh sebelum itu, pada 2006 Bu Nela langsung menghadap Direktur RSU WZ Yohannes dr Yovita Anike Mitak, MPH. Pertimbangannya, jika ia bekerja sebagai perawat maka kemungkinan ditempatkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai domisili suaminya.
“Saya meminta ijin kuliah saja. Hal ini saya pikir tepat karena apa artinya jika bekerja tetapi mengganggu tugas suami dan anak-anak. Saat itu direktur mengiyakan dan saya langsung melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Ya, saat itu saya lebih mantap memilih kuliah,” cerita Bu Nela.
Ilmu Sangat Penting
Bu Nela mengakui, pilihan kuliah ke jenjang S-1 tidak berpengaruh pada kenaikan pangkatnya. Baginya, kuliah lebih termotivasi menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masa depannya. Apalagi, kuliah juga tak mengenal usia atau life long education. Melalui pendidikan, banyak ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dipelajari.
“Sejak sekolah di kampung, saya selalu dinasehati orangtua bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Itu yang selalu ditanamkan orangtua saya,” ujar perawat yang terlahir sebagai anak ketiga dari sepuluh bersaudara pasangan Philipus Ola Padji dan Maria Liwat Tena.
Nasehat orangtua itulah yang mungkin dilanjutkan Bu Nela kepada putra dan putrinya. Anak sulungnya, MB Mawarni G Wutun (Mawar) saat ini sedang merampungkan studi Magister (S-2) pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atmajaya Jakarta. Anak kedua, Hermawati Rose LT Wutun (Rose) kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Trisakiti (Usakti) Jakarta.
Sedangkan anak ketiga, Pedro Sarmento Aster Pehan Wutun (Pedro) sedang sekolah di sebuah SMA di kota Kupang. Kemudian si bungsu, Mathilda Oliander NM Wutun (Mathilda) sekolah di sebuah SMP di Jakarta.
Bu Nela merasa bangga. Selama di bangku kuliah, banyak ilmu dan pengetahuan baru diperoleh dengan mudah. Perawat yang satu ini juga lebih gampang beradaptasi dengan teknologi komunikasi melalui internet.
“Kalau dulu masih gagap teknologi, saat kuliah sedikit terobati. Saya bisa memperoleh banyak informasi lewat internet. Banyak bahan kuliah saya akses dari internet kemudian anak-anak ikut membantu menerjemahkan. Suami juga sangat membantu membelikan literatur yang saya butuhkan,” katanya.
Semua itu sangat membantunya selama kuliah. Tak ayal, Bu Nela sepertinya mau membayar dukungan keluarganya melalui prestasi akademik hingga ditetapkan sebagai Wisudawati Terbaik I di jurusan Kesehatan Masyarakat. Perawat yang satu ini menulis skripsi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyakit Diabetes Melitus langsung di bawah bimbingan Prof Dr dr Buchari Lapau, MPH. Ia berhasil meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,46. Uang Rp. 1 juta juga berhak ia terima langsung dari Prof Buchari di sela-sela acara wisuda yang dihadiri ribuan undangan dan tamu. Proficiat, Bu Bidan! (Ansel Deri)
Ket Foto: Petronela Peni Sanga, AMK, SKM dan suaminya, Drs Herman Y. L. Wutun, MBA berfoto bersama usai wisuda. Foto: Ansel Deri
Langganan:
Postingan (Atom)

.jpg)