Minggu, 18 April 2010
Induk KUD bekerja sama dengan CPC Taiwan
Kedatangan dua investor asal Negara ASEAN tersebut langsung disambut Gubernur Kaltim, Senin (12/4) di Lamin Etam. CPC Corporation Taiwan melalui juru bicaranya Herman YL Wutun (ketua umum induk Koperasi Unit Desa) mengatakan, rencana pemindahan pabrik petrokimia milik CPC Corporation Taiwan sudah sejak lama, namun baru akan direalisasikan di tahun 2010 ini.
"Nilai investasi dari pembangunan atau pemindahan pabrik Petrokimia itu senilai USD 2,850 miliar. Kita punya schedulle, dimulai dari 2010 ini hingga 2016 mendatang, perusahaannya sudah akan terbangun dan beroperasi. Makanya hari ini (kemarin, red) kita bertemu dengan Gubernur Kaltim untuk memastikan rencana tersebut," kata Herman.
Dijelaskannya, CPC Corporation Taiwan adalah semacam Pertamina di Indonesia, yakni perusahaan pengolahan minyak terbesar di Taiwan dan sekitarnya. Sengaja memilih Kaltim untuk pemindahan pabrik, sebab diakui Kaltim memiliki lahan yang luas, dan didukung SDA bahan baku yang cukup.
"Dan pabrik CPC Corporation kami di Taiwan sana, juga sudah tidak layak lagi, sehingga harus dipindah. Selain itu juga, untuk mempererat kerjasama kita dengan Indonesia," ujarnya.
Sementara Gubernur Awang Faroek mengatakan, sangat menyambut baik rencana investor asal Taiwan itu, sebab diyakini akan berimbas positif bagi perekonomian masyarakat. Selain itu persyaratan yang diajukan sehingga pabrik Petrokimia terbangun di Kaltim bisa dipenuhi. Diantaranya lahan seluas 200 ha, kebutuhan air 60 kubik/detik, listrik, pelabuhan dan lainnya. "Saya tadi langsung koordinasi dengan Bupati Kukar, dan hasilnya kita siap menyediakan lahan di Marangkayu. Kemudian untuk air, listrik, dan pelabuhan, sudah sesuai dengan program kita yang sedang berjalan. Jadi kalau persyaratan yang mereka ajukan seperti, kita pasti mampu," ujar Awang dengan tegas.
Sementara untuk investor asal China, dijelaskan Awang, mereka akan membuat pabrik pembuatan ban. Melihat potensi SDA yakni bahan baku karet, diyakini Kaltim juga sangat siap menjadi daerah didirikannya pabrik ban tersebut. "Kita sangat siap untuk hal itu. Dan kalau ini terealisasi, saya yakin Kaltim akan menjadi daerah di Indonesia satu-satunya memiliki perusahaan pembuatan ban terbesar," tambahnya. (aid)
Serap 2.600 Naker
RENCANA investor Negara Taiwan yang akan memindahkan pabrik petrokimia mereka ke Kaltim diakui sangat berimbas kepada perekonimian masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan tenaga kerja. Direktur CPC Corporation Taiwan Chen dalam presentasinya mengatakan, tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya mencapai 2.600 orang.
"Ini menjadi salah satu persyaratan yang kami ajukan ke Pemprov Kaltim. Agar menyediakan tenaga kerja 2.600 orang. Selain dukungan kemudahan perizinan dan keadministrasian lainnya dari Pemprov," kata Chen, Senin (12/4).
Menanggapi kebutuhan tenaga kerja hingga ribuan orang itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak langsung menyatakan kesiapannya. Dikatakan Awang, menyediakan tenaga kerja di Kaltim saat ini sangatlah mudah, sebab melihat data angkatan kerja atau jumlah pengangguran di Kaltim terakhir ini, bisa memenuhi persyaratan tersebut. "Kalau 2.600 orang kita bisa siapkan. Semua persyaratan yang dimintakan, pokoknya kita siap," ujar Awang.
Dan ditambahkan Awang, lokasi kepindahan pabrik itupun sudah disediakan, yakni Marangkayu Kukar. Dan bahkan jika hal itu terealisasi, maka Kecamatan Marangkayu diproyeksikan akan dijadikan kota industri tersendiri nantinya, selain Pelabuhan Maloy di Kutim dan Kota Bontang.
"Dan Marangkayu juga sangat strategis, karena nantinya menjadi lintasan jalan tol untuk jalur Samarinda-Bontang. Kemudian juga memiliki laut, yang bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan laut mereka (investor Taiwan, red)," tambah Awang. (aid)
KUD Siap Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi
KUD Siap Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi
YOGYAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa
(Inkud) Herman YL Wutun berharap, pemerintah, khususnya Kementerian
Negara Koperasi dan UKM melakukan terobosan kebijakan dalam rangka
revitalisasi KUD, misalnya dengan fasilitas skim khusus untuk kredit lunak.
Selain itu juga diusulkan adanya perubahan mekanisme tata niaga pupuk
bersubsidi. Hal ini diungkapkan Herman YL Wutun usai penutupan rapat
nggota program (RAP) Inkud 2010 di Yogyakarta, Sabtu (20/2).
Menurut dia, KUD dapat berperan kembali di era reformasi ini, salah satunya
untuk menjadi distributor pupuk bersubsidi. Apalagi ini sesuai dengan
habitat KUD, di mana pupuk bersubsidi menyangkut hak petani dan rakyat
kecil lainnya. "Pengalaman waktu lalu, seluruh KUD mampu menjadi
distributor pupuk bersubsidi. Untuk itu, kita dalam waktu dekat ini akan
melakukan identifikasi maupun sertifikasi mana KUD yang sehat, kurang
sehat, dan mana yang belum sehat. Semua ini kita lakukan dalam rangka
untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota," katanya.
Terkait hal ini, Mennegkop dan UKM Sjarifuddin Hasan mengapresiasi
optimisme Inkud untuk mengakomodasi kepentingan rakyat. "Kalau
memang itu betul-betul untuk rakyat, tentu kita usahakan. Langkah
konkretnya, karena sudah otonomi daerah, jadi bisa berkoordinasi dengan
bupati," katanya. (B Sugiharto)
Distribusi Pupuk Bersubsidi
Inkud inginkan pupuk bersubsidi didistribusikan lagi
Minggu, 04/04/2010 18:36:51 WIBOleh: Mulia Ginting Munthe Herman YL Wutun, Ketua Umum Inkud, menjelaskan wacana itu muncul karena kesulitan membeli pupuk bersubsidi. Ketika pada orde baru (orba), petani tidak pernah kesulitan membeli pupuk karena distribusinya diserahkan kepada koperasi.
"Inkud berkepentingan dalam distribusi ini karena menyangkut anggota kami yang berada di seluruh Indonesia. Distribusi idealnya memang dilaklukan gerakan koperasi, karena para petani adalahanggota kami," tandas Herman Wutun, hari ini.
Inkud saat ini memiliki anggota di 27 provinsi, yakni Pusat Induk Koperasi Unit Desa (Puskud) di 27 provinsi yang membawahi 9.000 Koperasi Unit Desa (KUD). Inkud berencana merevitalisasi kekuatan angotanya karena saat ini yang aktif hanya 50%.
Di samping itu, katanya, Inkud adalah lembaga ekonomi rakyat sehingga jika kebijakan distribusi dipercayakan kepada gerakan tersebut, merupakan keputusan tepat dari pemerintah. Sebab, Inkud juga dibebani tugas meningkatkan produksi gabah dan beras nasional.
Sayangnya, setelah memasuki era reformasi, peranan itu dihilangkan melalui perubahan regulasi. Meski ekonomi pedesaan berupaya menyesuaikan diri, akan tetapi tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan utama pupuk.
"Petani dan Inkud memang tidak boleh merengek-rengek, akan tetapi berharap agar distribusi tersebut bisa dilakukan langsung oleh Inkud bersama seluruh gerakan koperasi di bawahnya. Jika tidak diberi kepercayaan, kami akan berjuang untuk mandiri dan bersikap professional," tukas Herman Wutun.(yn)
Daftar member »
Kamis, 25 Februari 2010
Ekonomi Kerakyatan I inkud Harus Dikembangkan dengan Manajemen Terbuka
Dari dulu, koperasi selalu menjadi alat kekuasaan. Karena itu, Inkud bisa menjadi model dari sebuah koperasi konglomerat. Di saat gaduh Pansus Bank Century menguasai publik, tahu-tahu Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) membuat manuver, yakni membuat laporan ke polisi tentang adanya tindak pidana menadah dan menjual hasil selundupan yang dilakukan Setya Novanto sebagai Komisaris Utama PT Hexatama Finindo dan Setyo Lelono sebagai Direktur Utama di PT Hexatama Finindo. Publik sejenak beralih karena Setya Novanto merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar, partai yang punya pengaruh kuat dalam Pansus.
Agak mencengangkan memang, karena Setya Novanto dan kawan-kawan diduga meraup omzet penjualan beras selundupan sejak periode Februari sampai Desember 2003 sekitar 12 juta dollar AS. Jumlah itu belum lagi ditambah dengan kewajiban pajak, bea masuk, dan denda sekitar 122 miliar rupiah.
Namun, terlepas dari ada atau tidaknya kepentingan politik, yang jelas Inkud pernah terlibat dalam kasus penyelundupan beras impor asal Vietnam South-em Food Corporation (VSFC). Atas penyelundupan itu, pemimpin Inkud ketika itu, Nurdin Halid, Ahmad Subadyo Lamo, dan sejumlah pejabat Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah divonis pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan.
Direktur Utama Inkud Bambang Eko Sumarno mengatakan selama ini Inkud sama sekali tidak bisa menjalankan usaha-usahanya, misalnya dalam melakukan ekspor, sehingga akhirnya terblokir. "Setelah saya pilah-pilah, temyata kendala yang pertama itu adalah masalah pajak, dan ini berhubungan dengan Setya Novanto yang saya laporkan itu," katanya, akhir pekan lalu.
Ketua Umum Inkud Herman YL Wutun menjelaskan tekad jajaran direksi Inkud untuk memulai perubahan sudah dilakukan sejak Oktober 2009. Revitalisasi tersebut diharapkan menjadi tonggak untuk menjawab masalah pengangguran dan kemiskinan.
"Ke depan, Inkud dan seluruh jaringannya ingin menjadi pelaku ekonomi yang tepercaya di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, kami ingin memberikan hasil yang optimal kepada anggota melalui kegiatan usaha yang berkaitan dan terkoordinasi," kata Herman.
Kini, revitalisasi telah dilakukan Inkud dengan kerja sama di dalam maupun di luar negeri yang bisa menjadi mitra strategis, seperti dengan China, Malaysia, dan Taiwan. Di dalam negeri, semua stakeholder yang selama ini bisa menjadi mitra strategis pun diaktifkan kembali. Mitra strategis dan model kerja sama tersebut tidak hanya mengejar aspek bisnis, tetapi juga memunyai tanggung jawab sosial untuk merekatkan dan menguatkan kembali semangat dan moral untuk membumikan kembali nilai-nilai dasar koperasi.
"Dalammenjalankanprogram-program yang akan dirancang bersama, akan tetap diupayakan agar modal sosial masyarakat dan semangat untuk membangkitkan koperasi bisa tertanam pada setiap anggota maupun mitra Inkud," jelas Herman. Kumpulan Biasa Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan Inkud bisa menjadi model dari sebuah koperasi konglomerat. Bukan kumpulan koperasi biasa, tapi koperasi yang memiliki usaha sangat besar sehingga bisa menyejahterakan anggotanya, termasuk bangsa dan negara.
"Untuk bisa menjadi koperasi konglomerat, Inkud harus bisa melakukan manajemen terbuka dengan pola komunikasi yang transparan, serta menunjukkan sebagai lembaga yang bisa dipercaya dan akuntabel. Selain itu, Inkud harus siap untuk berkompetisi di era globalisasi," kata Syarief di Yogyakarta, Sabtu (20/2), saat penutupan RAP Inkud tahun buku 2010.
Ahli eknomi koperasi dari UGM, Revrisond Baswir, berpandangan sebaiknya menteri koperasi fokus pada amendemen undang-undang koperasi. "Dari dulu KUD adalah alat kekuasaan. Harus ada amendemen terhadap undang-undang koperasi. UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 lanjutan dari UU No 12 Tahun 1967 mengamanatkan membentuk koperasi pada golongan fungsional, yakni koperasi yang berbasis fungsinya, seperti koperasi konsumsi, produksi dan lain-lain, bukan seperti KUD sekarang ini, yang fungsinya serba usaha," jelas Revrisond. YK/E-8
Sabtu, 10 Oktober 2009
Senin, 05 Oktober 2009
INKUD GANDENG CPC GARAP MINYAK JARAK
| Ritel dan UKM & Mikro | ||
| Inkud gandeng CPC garap minyak jarak Kerja sama hasilkan 35 juta ton minyak | ||
| JAKARTA: Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) bersama Chinese Petroleum Corporation (CPC), BUMN Taiwan, merealisasikan kerja sama penanaman jarak seluas 100.000 hektare di Balikpapan, Kalimantan Timur. Realisasi tersebut ditandai dengan pertukaran dokumen kerja sama antara Ketua Umum Inkud Herman Wutun dan Presiden CPC Chu Shao Hwa di Kantor Inkud, Jakarta Selatan, pekan lalu. Kedua belah pihak sebelumnya sudah melakukan penandatanganan naskah kesepakatan kerja sama (MoU) pada April tahun ini di Taipei, Taiwan. Kerja sama ini didukung tim Chung Yuan Christian University yang ikut menyediakan teknis pengelolaan. “Pada tahap awal kerja sama dilakukan dengan pembibitan jarak seluas 50 ha pada tahun depan. Ini merupakan model bisnis untuk melakukan penanaman jarak berikutnya di lahan seluas 5.000 ha,” kata Herman Wutun. Setelah proyek penanaman berhasil, katanya, hal itu segera ditindaklanjuti dengan penempatan mesin prosesing biji jarak menjadi minyak. Seluruh tanggung jawab pengolahan berada di tangan CPC sebagai investor budi daya. Jika model bisnis ini berhasil, Herman optimistis kerja sama dengan pihak asing lainnya makin terbuka lebar. Sebab, masih banyak lahan kritis yang bisa dimanfaatkan untuk budi daya tananaman tersebut di Indonesia. Undang investor lain CPC, katanya, adalah perusahaan minyak ternama di Asia. Karena itu, dia optimistis kehadiran perusahaan minyak Taiwan itu sebagai mitra Inkud, akan memberi dampak positif bagi kehadiran investor asing lain. Dalam kerja sama ini tidak disebutkan jumlah investasi yang wajib ditanamkan CPC. Berapa pun kebutuhan terhadap produktivitas budi daya dan pengolahan jarak, semua jadi beban perusahaan asing itu. Herman, mengungkapkan, kerja sama dengan CPS dan Chung Yuan Christian University, merupakan awal dari kebangkitan Inkud setelah tertidur sekitar 10 tahun ini. Chu Shao Hwa mengemukakan dengan pembibitan 50 ha yang dilanjutkan dengan penanaman seluas 5.000 ha, diperkirakan menghasilkan sekitar 35 juta ton minyak jarak setiap tahunnya. “Setelah itu secara bertahap akan ditingkatkan kapasitas budi daya. Salah satu keuntungan penanaman jarak adalah tidak akan mengganggu tanaman lainnya,” ungkapnya. Dalam kerja sama ini belum diputuskan hasil produksi minyak jarak diprioritaskan untuk konsumsi ekspor atau dalam negeri. Meski kedua belah pihak sudah membicarakan konsepnya, belum ad keputusan siapa yang akan melakukan impor. Budi Santoso, Ketua Dewan Penasihat Inkud, menjelaskan kerja sama ini juga merupakan awal dari pencanangan tekad organisasi tersebut untuk merevitalisasi seluruh potensi dan jaringannya di seluruh Indonesia. “Selama ini ada kesan kehadiran Inkud hanya berfungsi menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok petani. Terutama penyaluran komoditas pupuk untuk ketahanan pangan,” ujarnya. Ke depan, kata Budi, Induk Koperasi Unit Desa tetap berperan aktif menyentuh kebutuhan penduduk perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (ginting.munthe@bisnis.co.id) Oleh Mulia Ginting Munthe Bisnis Indonesia | ||
Jumat, 02 Oktober 2009
HARGA PUPUK SUBSIDI NAIK 100%
Menyusul harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi dinaikkan 100% oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR, Induk Koperasi Unit Desa (Induk), menyatakan, distribusi atas pupuk tersebut harus tepat waktu dan tepat sasaran. Kenaikan harga untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani harus disertai dengan pembenahan distribusi.
“Pembenahan distribusi sangat diperlukan karena ini juga sangat merugikan petani. Untuk itu, harus dicari beberapa model distribusi yang lebih baik dengan memanfaatkan jaringan petani itu sendiri,” kata Ketua Umum Inkud Herman YL Wutun di Jakarta, Kamis (1/10).
Seperti diketahui, Tim Pengawas Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR dalam rapat paripurna merekomendasikan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi 100% guna memenuhi kebutuhan petani dan memperkecil selisih harga dengan pupuk nonsubsidi.
Dengan kenaikan itu, diharapkan ketersediaan pupuk bersubsidi dapat dipenuhi maksimum dua kali lipat dengan catatan biaya produksi tetap.
Dana subsidi pupuk 2010 menjadi Rp 11,3 triliun, turun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 17 triliun. Laporan Departemen Pertanian menyebutkan, kebutuhan dana untuk subsidi pupuk pada 2010 sekitar Rp 18 triliun agar penyediaan pupuk sesuai kebutuhan petani dapat dipenuhi.
Dengan kenaikan HET sekitar 100% akan tersedia dana sekitar Rp 22 triliun yang berasal dari dana pemerintah dan kenaikan harga pupuk yang dibayar petani.
Direktur Utama Inkud Bambang Eko menyatakan, Inkud mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi untuk menjamin ketersediaan bagi petani.
Distribusi berbasis koperasi tersebut dengan melakukan seleksi ketat atas koperasi yang baik sehingga tidak mengulangi kembali penyelewengan pupuk bersubsidi.
Untuk itu, upaya mendorong pemantapan distribusi pupuk bagi petani juga menjadi salah satu agenda dalam pembahasan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkud yang diadakan pada tanggal 1-3 Oktober 2009.
Bahkan, kata Herman, Inkud mempunyai 9.000 KUD dengan basis anggota sekitar 13,4 juta kepala keluarga yang mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan sebanyak 40 % dari total kebutuhan pupuk subsidi bagi petani.(SP/o)
Sabtu, 2009 Januari 24
Demi Lewotana
PENGEMBANGAN BIOFUEL
| ||
|
SANTU HERMAN YOSEF (1150 - 1241 )
Selasa, 2008 Juni 10
Inkud Masuk ke Bisnis Minyak Jarak
Ketua Umum Inkud Herman Wutun kepada pers usai pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkud di Jakarta, Jumat, mengatakan, untuk tahap awal, pihaknya bersama mitra bisnis telah melakukan pembibitan di lahan seluas 50 hektare yang dikelola secara profesional untuk menjadi bisnis model.
Hasil pembibitan ini diproyeksikan untuk memenuhi penanaman jarak di lahan seluas 5.000 hektare. Jika proyek ini berhasil maka segera akan ditempatkan mesin prosesing biji jarak menjadi minyak jarak.
Herman optimistis kerja sama yang telah dirintis beberapa tahun ini akan menjadi penarik investor lainnya untuk juga masuk ke Indonesia. CPC merupakan sebuah BUMN di Taiwan yang bergerak di bidang perminyakan.
Menurut Herman yang didampingi para pengurus Inkud dan para mitra asingnya, kerjasama dengan CPC melalui proses cukup lama. Pada April lalu, Inkud telah menandatangani MoU dengan perwakilan investor.
Setelah kerjasama ini, pihaknya akan melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement yang berisi tanggung jawab dan hak masing-masing pihak.
Rencananya proses penanaman akan dimulai pada tahun 2010 dengan luas lahan 1.000 hektare dan membangun pabrik yang mampu memproses tanaman jarak seluas 20 ribu hektare.
Herman mengakui pihaknya belum memutuskan apakah hasil produksi minyak jarak itu untuk konsumsi ekspor atau dalam negeri. "Kami sudah membicarakan hal itu namun belum ada keputusan termasuk siapa nantinya yang akan melakukan impor apakah CPC atau Inkud atau perusahaan patungan bru," katanya.
Dalam kesempatan itu juga ditandatangani dua MoU dengan Chung Yuen Christian University (CYCU) Taipei, Taiwan, dan PT Lembata Agro Semarang (LAS). CYCU sudah menawarkan 25 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Inkud sebelumnya telah melakukan pengiriman empat mahasiswa pada tahun 2006 ke universitas tersebut.
Inkud dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan CYCU yang akan mengirimkan para mahasiswa Indonesia ke universitas tersebut.
Sementara MoU dengan PT Lembata Agro Semarang (LAS) dimaksudkan untuk peningkatkan kapasitas produksi kacang mete di Lembata, Alor, dan Sumba, Flores Nusa Tenggara Timur. Dalam kerja sama ini, LAS akan membeli mete dari petani, kemudian melakukan prosesing hingga pemasaran.
Kapasitas produksi mete dari Flores sekitar 20.000 ton per tahun. Adapun, total kapasitas mete di Indonesia sebesar 50.000 ton. Provinsi lain yang turut mengembangkan mete adalah Sulawesi Tenggara.
Peluang ekspor untuk mete masih terbuka karena kebutuhan dunia saat ini sekitar 1 juta ton per tahun. Pemasok terbesar mete adalah India, sebanyak 400.000 ton per tahun. Karena itu mete masih memiliki pasar internasional.
Menurut Herman, kerja sama ini menandai awal bangkitnya Inkud setelah "tertidur" sekitar 10 tahun ini. Inkud sebelumnya merupakan salah satu koperasi terbesar di Indonesia yang masa puncak kejayaannya dicapai ketika pemerintah menerapkan tata niaga cengkih. (*)
"Setelah kita meminta kesediaannya, beliau bersedia menjadi penasehat Induk KUD. Prinsipnya, Prof. Budhi menerima amanah sebagai Ketua Dewan Penasehat Induk KUD Indonesia," ujar Ketua Umum Induk KUD Indonesia, Drs. Herman Yosef Loli Wutun, MBA, ketika dihubungi Pos Kupang melalui handphone ke kantornya di Graha Induk KUD Indonesia, Warung Buncit, Jakarta, Rabu (30/9/2009).
Menurut Herman Wutun, pada Rapat Akhir Tahun (RAT) ke-29 Tahun Buku ke-28 yang berlangsung di Jakarta pada 2 Oktober mendatang, Budhisantoso dijadwalkan memberikan pengarahan dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Dalam RAT tersebut, jelas Herman Wutun, diadakan juga tiga acara penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Pertama, pertukaran dokumen MoU Induk KUD dengan China Petroleum Corporate (CPC), perusahaan minyak nasional Taiwan menyusul penandatanganan MoU di Taiwan 2 September 2009 lalu. "MoU Induk KUD dengan CPC terkait budidaya, processing, dan pemasaran minyak nabati dari jathropa," jelas Herwan Wutun.
Kedua, penandatanganan MoU antara Induk KUD dengan Chung Yuan Christian University (CYCU) terkait manajemen bisnis dan teknologi. "Kita pernah melakukan MoU pada September 2005 dengan CYCU. Induk KUD membantu untuk rekruitmen calon-calon mahasiswa S-2 dan S-3 dalam rangka belajar di CYCU dengan fasilitas beasiswa internasional," lanjut Herman Wutun.
Pada 2004, kata dia, Induk KUD mengirim empat calon mahasiswa ke Taiwan yang direkrut dari Institut Pertanian Bogor. Keempat mahasiswa tersebut, katanya, sudah menyelesaikan studi tepat waktu.
"Tiga orang langsung bekerja di Taiwan. Seorang lain direkomendasikan untuk melanjutkan studi doktoralnya di Jerman," ujar Herman Wutun, pria kelahiran Uruor, Lembata, NTT.
Ketiga, dilakukan juga penandatanganan dengan PT Lembata Agro. PT Lembata Agro merupakan anak perusahaan PT Bali Anak Ardia yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.
"Penandatanganan MoU Induk KUD dengan PT Lembata Agro ini untuk bekerja sama dalam bidang budidaya tanaman mete. Mitra kita ini sudah berkecimpung 37 tahun di bidang ini," kata Herman Wutun. (*)
Kamis, 01 Oktober 2009
Program Jagung dan Ternak Harus Disatukan Dalam Koperasi
31-Jul-2009
Oleh Leonard RitanKupang, Flores Pos
Dengan demikian, ancaman ketidak- berhasilan bisa saja terjadi. Karena perhatian pasti saja berbeda. Jika disatukan dalam program koperasi, perhatian untuk meningkatkan produksi jagung dan mengembalikan NTT sebagai gudang ternak bisa terwujud.Selasa, 08 September 2009
In the News CPC inks biodiesel deal with Indonesian firm * Publication Date:09/03/2009 * Source: Commercial Times The Taiwan-based CPC Corp.
In the News
CPC inks biodiesel deal with Indonesian firm
- Publication Date:09/03/2009
- Source: Commercial Times
The Taiwan-based CPC Corp. signed a memorandum of understanding Sept. 2 with Indonesia’s Induk Koperasi Unit Desa to produce biofuel, with a capital investment of NT$3.6 billion (US$109.4 million).
President of CPC Chu Shao-hua and Induk Kud Chairman Herman Yosef Loli Wutun signed the memorandum agreeing to plant 100,000 hectares of Jatropha Curcas in east Kalimantan over the next five years. The trees are expected to produce 350,000 metric tons of jatropha oil and 2 million tons of carbon credits, which will compensate for 20 percent of CPC’s carbon emissions.
CPC said since July 2007 the government has required that all diesel fuel for automobile use contain 1 percent biofuel. Taiwan consumes about 3.5 million metric tons of diesel annually, and thus 35,000 metric tons of biofuel are needed every year.
The new collaboration with Indonesia aims at diversifying CPC’s energy resources.
The two companies will each cover 40 to 50 percent of the capital for the project along with investment from other smaller shareholders. The jatropha oil is expected to enter the market by 2012 at the earliest.
The jatropha tree (commonly known as the physic nut) is a non-food plant with a lifespan of 50 years. It is strongly resistant to droughts, pests and diseases, and can be grown on marginal land. The tropical land that CPC acquired to grow the trees on is internationally certified as non-food cropland and non-forest area.
Jatropha is an important source of biofuel because its initially refined oil can be used to power generators, fishing vessels, and agricultural equipment, and hydrogenating the oil will transform it into environmentally friendly biodiesel. (TYH-THN)
Related Articles
- Hon Hai buys Sony’s TV plant in Mexico2009/9/2
- CMO receives recognition for green building2009/8/26
- Red Cross to build 3,400 homes2009/8/25
- The best defense is a good offense2009/8/14
- CPC to explore natural gas field with Sinopec 2009/8/13
- CPC’s naphtha plant upgrade to begin2009/8/10
- Cross-strait steel giants sign agreement2009/8/10
- Contract chipmakers increase capex plans amid improved business outlook2009/8/7
- Water saving devices to be distributed2009/8/5
- Cross-strait oil hunt to get underway
Taiwan oil firm signs deal to produce biofuels in Indonesia
Taiwan oil firm signs deal to produce biofuels in Indonesia | ||||||||
| |
| |||||||
Copyright, respective author or news agency | |||
|
Selasa, 12 Mei 2009
Biarlah Deposito Emas Untuk Anak Cucu
Dari Diskusi IKL Kupang (2)
Biarlah Deposito Emas untuk Anak Cucu
Oleh Paul Burin
F. RAHARDI secara khusus menulis sebuah novel berjudul, Lembata. Lelaki asal Jawa Tengah ini membuat tulisan dengan seting khusus daerah itu karena tertarik dengan ragam kekayaan, terutama aspek pariwisata dan sumber daya alam di atas dan di bawah tanah.
Rahardi melakukan observasi hingga ke kampung-kampung. Ia ke Aliroba-Kedang, wilayah timur dan sempat bermalam di Udak, wilayah selatan. Ia juga mengitari Ile Ape, Uye Lewun, Labalekan dan Mingar. Hampir semua desa ia datangi. Begitu kisahnya.
Yang menarik ialah bahwa orang luar daerah menaruh perhatian khusus pada pulau seluas 1.266,39 km2 itu. Orang luar seperti F Rahardi pun terpanggil untuk membangunnya. Ia mengangkat fakta dari denyut kehidupan masyarakat Lembata.
Rahardi melihat angle lain dari daerah itu. Di satu sisi memiliki ragam kekayaan, namun di sisi lain masyarakatnya masih miskin. Kritikan yang dilontarkannya dalam cerita novel itu pun cukup pedas. Ia melihat peran gereja (hierarki) sangat kecil dalam memajukan daerah itu. Para pastor hanya bicara tentang iman, sedangkan kehidupan materi seakan diabaikan.
Karena itu, ketika novel ini diluncurkan pada tanggal 26 November 2008 lalu di Toko Buku Gramedia, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Ayu Utami yang membedahnya kembali menggugat institusi gereja. Ayu Utami mengatakan, gereja mestinya melakukan banyak refleksi tentang kehidupan umat yang masih jauh dari standar kehidupan. Gereja mestinya mendorong umat untuk giat menata kehidupan ekonominya agar selaras dengan imannya yang terbilang maju. Dia bilang, dari segi iman orang Lembata itu maju. Namun, dari segi ekonomi masih terbelakang. Masih miskin.
Benar sebagaimana dikatakan F Rahardi. Tapi kini hierarki gereja pun mulai bangkit bersama umat menantang berbagai kebijakan publik yang keliru bahkan mungkin menyesatkan. Pater Vande Raring, SVD dan Romo Frans Amanue, Pr sebagai contohnya. Pater Vande bersama umat melakukan aksi protes bahkan berdemo di kantor Pemkab Lembata. Bersama umat dari wilayah Kedang dan Lebatukan, mereka menolak rencana tambang emas di Lembata.
Sedangkan Romo Amanue mengkritik kebijakan Bupati Flores Timur (Flotim), Felix Fernandez yang diduga melakukan berbagai kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) saat memimpin daerah itu.
***
Dalam diskusi terbatas yang diprakarsai Ikatan Keluarga Lembata (IKL) Kupang di Aula Puskud NTT, pekan lalu, persoalan tambang emas ini menjadi topik yang serius dibicarakan. Ketua IKL Kupang, Drs. Ignas Bataona, mengatakan bahwa ekses dari penambangan itu sendiri begitu banyak.
Pertama, masyarakat Lembata sendiri akan menjadi penonton di negeri sendiri. Ia hanya bisa menjadi buruh kasar, Satpam dan juru masak karena jauh dari high technology.
Berdasarkan pengalamannya ketika meneliti tambang emas di Timika, Papua tahun lalu, penduduk sangat rentan terhadap berbagai penyakit, seperti HIV/AIDS. Itu artinya, hubungan seks bebas di sana tak terbendung.
Di Timika ia menyaksikan kehidupan masyarakat biasa-biasa saja terutama dari aspek ekonomi. Jadi sebenarnya dampak ekonomi secara langsung itu sangat kurang bahkan tak ada. Kekayaan alam itu akhirnya "lari" ke elite tertentu. "Jangan sampai hal-hal seperti ini menimpa kita," katanya.
Ia juga mengatakan, hanya ada satu kata jika penambangan itu dilakukan, yakni "evakuasi" penduduk. Penduduk harus dipindahkan, entah ke mana. Berapa banyak desa di Lembata yang harus dievakuasi. Siapa yang membiayai. Di manakah relokasi itu.
Bone Pukan pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi protes yang dilakukan masyarakat setempat adalah sikap spontan. Bone mengatakan bahwa pemerintah dan DPRD Lembata seakan telah kongkalikong dengan PT Merukh Enterprise, perusahaan yang akan mengeksploitasi emas di Lembata.
Bone membeberkan beberapa fakta. Para wakil rakyat dan pemerintah telah melakukan pembohongan publik. Ketika ia mengikuti pertemuan di Hotel Menteng Jakarta, sekitar dua tahun lalu, pemerintah dan para wakil rakyat itu menyatakan siap "mengamankan" masyarakat. Dengan kata lain, tambang harus berjalan dan masyarakat tak boleh mempersoalkannya. Ungkapan itu disampaikan kepada investor.
Kemudian fakta lainnya, bahwa studi banding yang dilakukan pun hanya sekadar kamuflase. "Ke PT Newmon di NTB memang mereka pergi sebagaimana dilaporkan Pos Kupang. Tapi ke Manado, apakah mereka ke sana. Saya yakin mereka tak pergi dan saya memiliki data," kata Bonne.
Karena itu ia mengatakan, persoalan apa pun menyangkut tambang emas ini harus didiskusikan, dibedah, dibahas dan melibatkan semua stakeholder di Lembata. Jangan sebaliknya pemerintah dan Dewan menyatakan "ya" kepada investor sementara hak-hak masyarakat diabaikan.
Sedangkan Drs. Rafael Luon mengatakan bahwa benar tambang emas akan menyejahterakan masyarakat. Namun, dari sisi ekosistem alam, apakah pulau kecil itu tak akan mengalami persoalan di kemudian hari?
Rafael juga mengatakan bahwa seting awal tambang emas ini keliru. Karena semata untuk kepentingan elite tertentu. Ia menyebut salah satu contohnya, yakni penangkaran mutiara di Teluk Waienga yang dijaga ketat pasukan Brimob. Padahal wilayah itu milik masyarakat setempat.
Ia menggarisbawahi pernyataan Ketua IKL, Ignas Bataona yang menyebutkan bahwa masyarakat akhirnya menjadi asing di negeri sendiri. Rafael menawarkan agar setiap langkah yang diambil, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, harus melalui pendekatan budaya.
Aleks Lazar, anggota DPRD Lembata terpilih, mengatakan, masalah tambang emas mulai mencuat ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lembata. Ketika itu Aleks mengatakan, dialah yang ditugaskan sebagai ketua tim tata ruang. Tugasnya adalah membuat peta berdasarkan koordinat tanah. Hasilnya, terdapat lima lokasi tambang emas.
Berdasarkan citra satelit, menyatakan bahwa di Lembata terdapat tambang emas. "Nah, apakah tambang itu dan berapa banyak depositnya, saya tak tahu. Setelah tanya sana sini, saya mendapat informasi bahwa untuk mengetahui kandungannya, lokasi itu harus dibor dari atas dan samping dengan kedalaman 250 meter. Jika terdapat lima titik dengan kedalaman bor 250 meter apakah pulau kecil itu tak rubuh?" katanya.
Meski ia mendapat penjelasan bahwa struktur bumi itu tak gantung, namun bentuknya seperti piramida, sebagai awam ia merasa tak aman. Apalagi daerah itu sebagai daerah vulkanik. Ketika terjadi gempa bumi, maka lima titik itu bisa tenggelam dan tentunya berdampak buruk pada kehidupan masyarakat setempat.
Menurut Herman Wutun, Lembata memang kaya. Dan, ternyata masih banyak kekayaan di atas tanah yang belum dikelola. Karena itu, kekayaaan itu harus dieksploitasi secara maksimal. Pemerintah agar membuka akses jalan ke semua wilayah potensial untuk mendorong perekonomian, selain aspek pariwisata. Sebab begitu banyak sentra ekonomi di Lembata yang belum dijamah pemerintah. Sebaliknya, Herman mengatakan, biarlah deposito emas yang ada untuk anak dan cucu kita. (bersambung)Senin, 20 April 2009
INDUK KUD JAJAGI USAHA PATUNGAN
akarta (SIB)
Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) menjajaki pembentukan perusahaan patungan dengan investor dari Hongkong untuk pengembangan tanaman jarak seluas 100 ribu hektar dengan total investasi 150 juta dolar AS.
Penjajakan ini dimulai dengan penandatanganan MoU antara pihak Inkud yang diwakili antara lain oleh Ketua Umum-nya Herman Wutun dan pihak perwakilan investor, Shannon SH Chin di Jakarta, Rabu.
Setelah penandatanganan MoU tersebut, kedua pihak sepakat paling lambat pada awal Juni akan dilanjutkan dengan Memorandum of Agreement yang berisi tangung jawab dan hak-hak masing-masing pihak.
Kemudian dalam jangka waktu satu tahun sejak penandatanganan itu, kedua pihak sepakat untuk melakukan penanaman jarak seluas 1.000 hektar dan membangun pabrik yang mampu memproses tanaman jarak seluas 20 ribu hektar.
Nilai total investasi tersebut, menurut Shannon yang mewakili Summer Triangle dari Hongkong, mencapai 150 juta dolar yang akan digunakan untuk budidaya jarak di berbagai wilayah dan pembangunan pabrik serta pelabuhan.
Perusahaan patungan antara kedua pihak diperkirakan bisa terwujud setelah semua perizinan terpenuhi.
Dalam kerjasama itu, pihak Inkud melalui berbagai Pusat KUD (Puskud) akan menyiapkan lahan di berbagai wilayah serta tenaga kerja. Sementara pihak investor menyediakan teknologi, keuangan dan dan sarana fisik lainnya.
Untuk teknologinya sendiri, kata Shannon, pihaknya selain menyediakan sendiri bekerjasama dengan salah satu universitas di Taiwan dan juga menggandeng pihak ITB.
Menurut Herman, kerjasama ini menandai awal bangkitnya Inkud setelah “tertidur” sekitar 10 tahun ini. Inkud sebelumnya merupakan salah satu koperasi terbesar di Indonesia yang masa puncak kejayaannya dicapai ketika pemerintah menerapkan tata niaga cengkeh.
Mengenai hasil minyak jarak, Shannon mengatakan, akan digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan pasar impor. Panen perdana dari tanaman jarak itu sendiri diperkirakan pada bulan ke-18 meski sebenarnya pada bulan ketiga sudah berbuah.
Pihak investor memperkirakan setiap hektar tanaman jarak bisa menghasilkan tujuh ton biji jarak setiap tahunnya atau sekitar 2,5 ton minyak jarak.
Pendekatan dengan investor, menurut Herman, sudah berjalan dalam beberapa waktu. Pihak investor sebenarnya juga sudah terlibat dalam penanaman bibit unggul tanaman jarak di Kalimantan Timur seluas 50 hektar. (Ant/

.jpg)
0 komentar: